Simalungun, IDN Times- Penguatan independensi, tata kelola, dan mekanisme penganggaran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi bagian penting dalam perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tersebut diharapkan semakin memperkuat kapasitas kelembagaan LPS dalam menjalankan mandatnya untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.
Substansi perubahan regulasi tersebut menjadi salah satu materi yang relevan untuk disosialisasikan Kantor Perwakilan LPS I kepada insan pers dan jurnalis wilayah Sumatra Utara dalam kegiatan Media Gathering yang diselenggarakan pada Rabu (18/11/2026) di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Perwakilan LPS I, Jimmy Ardianto. Dalam sambutannya, Jimmy menegaskan pentingnya peran Kantor Perwakilan LPS I dalam menyosialisasikan tugas, fungsi, dan kebijakan LPS guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan sekaligus meningkatkan literasi keuangan, khususnya di wilayah Sumatra.
“Dalam menjalankan misi edukasi tersebut, rekan-rekan jurnalis dan media memegang peranan yang sangat vital sebagai perpanjangan tangan LPS untuk menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan jurnalis dan media yang senantiasa aktif dalam membagikan informasi kebijakan LPS terkini kepada masyarakat,” ujar Jimmy.