Izin Dipertanyakan, Ombusman Sarankan Sumut Mobile Disetop Dulu

Menurutnya akan terjadi maladministrasi jika kegiatan atau usaha tak memiliki izin operasi. Apalagi ini menyangkut pelayanan publik. Tak terkecuali mobile banking milik PT Bank Sumut yang harus melalui berbagai tahapan untuk bisa beroperasi.

"Saya duga ini ada maladministrasi dalam pengoperasian mobile banking itu kalau memang izin tak ada. Paling tidak ada penyemimpangan prosedur dalam pengoperasian," ujar Abyadi.

Selain itu menurutnya, perlu ada tindakan tegas dari pengawas perbankan. "Ketika ada yang seperti ini harusnya diberikan sanksi yang berlaku. Jangan dibiarkan beroperasi, karena dikhawatirkan berisiko ke nasabah pengguna aplikasi tersebut," tambahnya.

Selain itu Abyadi juga mengimbau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk turun tangan. "Sudah bermasalah nanti baru ketahuan gak ada izin. Yang salah nnti siapa? BI juga OJK. Itulah gunanya keberadaan OJK dan BI. Untuk mengawasi dan controlling," tegas Abyadi Siregar.

Soal persoalan ini, ia juga mengimbau kepada OJK dan BI agar terbuka terkait persoalan tersebut dan harus disembunyikan dari publik.

"Informasi ini penting, supaya masyarakat bisa memilih fasilitas bank yang benar. Supaya masyarakat tidak terjebak. Jadi kondisi ini harus dijelaskan OJK dan BI ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa memilih yang aman bagi dirinya," bebernya.

Menurutnya tak hanya direksi yang bisa mengambil keputusan. Namun komisaris juga mengetahui. "Saya kira itu ada persetujuan direksi dan komisaris. Jajaran direksi memutuskan sebuah program, untuk ambil kebijakan, mereka pasti koordinasi ke komisaris. Tentu gak sembarangan juga mereka kan ambil keputusan," tambahnya.

Sementara itu Direktur Kepatuhan Bank Sumut, Eksir mengatakan, mobile banking tetap berjalan untuk melindungi hak-hak konsumen. 

"Kita pertama melindungi hak-hak konsumen untuk mendapat layanan maksimal pada mobile banking. Persoalan internal, atau proses di dalam bank yang melibatkan lembaga lain kami minta dengan sangat, biarlah itu menjadi persoalan internal yang akan diselesaikan dengan ketentuan yang ada. Yang penting hak-hak konsumen terlindungi. Tidak hanya keluhan, pelayanan bisa dijalankan secara maksimal. Yang menjadi konsern kami, jika ada hak konsumen yang belum terpenuhi," ujar Eksir.