Hukuman Disiplin Berat, Camat Medan Timur dan Lurah Aur Turun Jabatan

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan, Subhan Fajri Harahap, membenarkan penjatuhan hukuman tersebut.

"Benar, pada tanggal 31 Agustus 2026 Wali Kota Medan telah menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin berat kepada Saudara Fernanda dan Saudara Efrin Hadi Syahputra Hasibuan. Keduanya dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan," ujar Subhan.

Subhan menjelaskan, efektivitas pelaksanaan hukuman tidak terhitung sejak tanggal penetapan. Sesuai diktum keputusan, hukuman mulai berlaku pada hari kerja ke-15 terhitung sejak yang bersangkutan menerima keputusan, atau hari kerja ke-15 sejak keputusan dikirim ke alamat PNS bersangkutan.

Berdasarkan keputusan tersebut, Fernanda yang sebelumnya menjabat Camat Medan Timur dipindahkan menjadi Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan.

Sedangkan Efrin yang sebelumnya menjabat Lurah Aur, Kecamatan Medan Maimun, dipindahkan menjadi Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan.

Subhan mengatakan, penjatuhan hukuman ini merupakan tindak lanjut dari proses pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Ad Hoc dan tahapan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Subhan menegaskan, keputusan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Medan dalam menegakkan disiplin, integritas, serta kode etik dan kode perilaku ASN secara konsisten.

"Penegakan disiplin merupakan bagian dari pembinaan ASN. Setiap ASN harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah dan kepercayaan yang harus dilaksanakan secara profesional, berintegritas, bertanggung jawab, serta senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Ia juga meluruskan bahwa hukuman berupa pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana bukan berarti pemberhentian sebagai PNS. Keduanya tetap berstatus sebagai PNS dan tetap diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan.

"Pemerintah Kota Medan akan terus konsisten melakukan pembinaan dan penegakan disiplin ASN secara objektif, profesional, transparan, dan sesuai ketentuan. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat," tutup Subhan.