Transformasi Mitigasi Bencana Berbasis Data di Tapsel Perlu Diperkuat

Lanjutnya, Kabupaten Tapanuli Selatan dipilih sebagai lokus visitasi karena memiliki karakteristik geografis yang kompleks dengan tingkat kerawanan bencana hidrometeorologi dan geologi yang relatif tinggi.

Kondisi tersebut menjadikan daerah ini sebagai laboratorium pembelajaran yang relevan untuk mengkaji bagaimana kepemimpinan mampu membangun sistem mitigasi, kesiapsiagaan, serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana secara berkelanjutan.

"Selama visitasi, peserta melakukan identifikasi terhadap kondisi penyelenggaraan penanggulangan bencana, menganalisis tantangan yang dihadapi BPBD Tapanuli Selatan, menggali praktik baik best practices, sekaligus mengidentifikasi keunggulan kompetitif organisasi," jelas Subhan.

Hasil identifikasi menunjukkan BPBD Tapanuli Selatan memiliki sejumlah kekuatan. Antara lain kelembagaan yang telah terbentuk, komitmen pimpinan dalam penguatan mitigasi, keberadaan posko strategis, sinergi lintas pemangku kepentingan, serta komunikasi dan kolaborasi yang efektif.

Di sisi lain, transformasi digital, pemutakhiran Kajian Risiko Bencana (KRB), penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi kolaborasi Pentahelix masih menjadi agenda strategis yang perlu terus diperkuat.

Dalam proses pembelajaran, Subhan menejlaskan bahwa peserta menemukan tantangan penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya berkaitan dengan faktor geografis. Aspek tata kelola juga menjadi sorotan, seperti belum terintegrasinya sistem informasi kebencanaan, keterbatasan sumber daya manusia, dokumen Kajian Risiko Bencana yang belum mutakhir, keterbatasan dukungan anggaran, serta perlunya penguatan koordinasi multipihak.

"Berbagai tantangan tersebut memerlukan kepemimpinan yang mampu beradaptasi, membangun kolaborasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akuntabel. Berdasarkan hasil observasi dan analisis, Kelompok I merumuskan lima arah kebijakan strategis sebagai rekomendasi penguatan tata kelola kebencanaan," ungkapnya.

Dia menyebutkan pertama, pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan Terintegrasi (SIKAT). Kedua, pembaruan Kajian Risiko Bencana secara berkala. Ketiga, penguatan Early Warning System. Keempat, pengembangan Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Kelima, optimalisasi kolaborasi Pentahelix sebagai fondasi pembangunan daerah yang tangguh terhadap bencana.

“Lebih dari sekadar kegiatan akademik, VKN menjadi ruang pembelajaran strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan peserta dalam merumuskan solusi atas persoalan publik melalui pendekatan kolaboratif, inovatif, dan berbasis bukti,” demikian disampaikan peserta.

Lewat kegiatan ini, pengalaman empiris yang diperoleh selama visitasi diharapkan menjadi bekal penting bagi para peserta dalam memimpin transformasi birokrasi di instansi masing-masing serta mendorong lahirnya inovasi kebijakan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Pelaksanaan VKN ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan masyarakat dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

"Dengan penguatan kepemimpinan strategis yang berorientasi pada data, kolaborasi, dan inovasi, diharapkan tercipta daerah yang semakin tangguh dalam menghadapi ancaman bencana sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045," pungkasnya.