Divonis Bebas Kasus Tipikor Waterfront City, Enda Siap Kembali Bekerja

Sebelumnya, dalam pleidoi pribadinya berjudul Setia Melayani Negara, Tetapi Saya Dikriminalisasi, Enda memaparkan empat prinsip hidup yang ia pegang selama 16 tahun mengabdi di Kementerian Pekerjaan Umum sejak 2010, bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, melayani dalam terang kebenaran, bekerja keras-bergerak cepat-bertindak tepat, dan bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar.

Menurutnya, penugasan sebagai PPK atau Proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele KSPN Danau Toba adalah amanah, bukan prestasi. Proyek tersebut merupakan bagian dari Program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang dibiayai pinjaman luar negeri World Bank dan menjadi proyek KSPN pertama dengan skema tersebut.

Dia menegaskan mengawal proyek dari awal hingga selesai dengan mengikuti seluruh ketentuan loan agreement. Pengawasan dilakukan berjenjang oleh Tim Manajemen Konstruksi, Satuan Kerja, Balai, Kementerian PU, hingga World Bank melalui kunjungan misi. Setiap addendum baru bisa ditandatangani setelah memperoleh No Objection Letter (NOL) dari World Bank. Proyek juga didampingi BPKP, PPSN Bidang Datun Kejati Sumut, dan diaudit dua kali oleh BPK RI.

Dua tahun setelah selesai, Kabupaten Samosir menunjukkan perkembangan positif mulai dari pariwisata tumbuh, PAD melampaui target, dan Waterfront City menjadi destinasi favorit serta lokasi acara internasional. Usaha warga seperti homestay, rumah makan, kedai kopi, kapal wisata, dan ekonomi kreatif ikut berkembang. Bahkan masuk tiga finalis nasional penilaian pengelolaan aset pemerintah daerah.

Enda mengaku kaget saat ditetapkan tersangka. Selama mengabdi, ia mengaku menjaga kehormatan sebagai PNS, mencukupkan kebutuhan dari gaji sah, bahkan masih tinggal di rumah orang tua. Setelah penetapan tersangka, tunjangan kinerjanya dihentikan, gaji ditahan 50 persen, dan pemberitaan seolah ia telah terbukti mencuri uang negara.

Di persidangan, 27 saksi yang dihadirkan JPU justru menerangkan Enda bekerja sesuai prosedur, proyek tidak bermasalah, dan tidak pernah meminta imbalan. Keterangan ahli JPU dinilai cacat: Ahli Struktur pengukuran tidak sesuai SNI dan menghitung kerugian di luar kewenangan, Ahli PBJ hanya paham aturan rupiah murni padahal proyek pakai pinjaman luar negeri, dan Ahli KAP hanya mengesahkan hitungan tanpa perhitungan sendiri.

Tim penasihat hukum juga mempersoalkan audit KAP Tarmiji yang hanya mengandalkan Hammer Test tanpa Core Drill dan uji lab, serta penggunaan Addendum 10 sebagai dasar hitungan padahal di sidang hanya ada Adendum 1-9. BPK tahun 2024 juga tidak mencatat temuan atas pekerjaan objek perkara; temuan Rp147,5 juta terkait CCTV telah dikembalikan kontraktor.

Enda merupakan penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun dari Presiden Joko Widodo berdasarkan Keppres No. 91/TK/2021, serta Piagam Penghargaan dari Bupati Samosir Vandiko T. Gultom pada Februari 2024 sebagai PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Wilayah III Sumut.

Dalam permohonannya, Enda menilai dirinya korban kriminalisasi karena tidak ada niat jahat, tidak ada aliran dana, dan tidak ada persekongkolan.

Usai vonis, Enda menegaskan akan segera kembali bekerja.

"Segera kembali bekerja, mengabdi kepada negara," tegasnya.

Keluarga pun menyambut dengan rencana sederhana yaitu Minggu ini sudah bisa ke gereja bersama.

Sementara itu, Ketua Tim Hukum Hotma Sitompul Law Firm, Philipus Sitepu mengatakan kliennya bebas sepenuhnya dan tidak ada lagi upaya hukum.

"Sudah dinyatakan tidak bersalah dan bebas. Oleh karena itu, tidak ada lagi upaya hukum. Maka Bang Maka sudah bebas sepenuhnya," ujarnya.

Menurut Philipus, pertimbangan hakim menegaskan tidak ada perbuatan melawan hukum.

"Waterfront City dan Menara Tele sudah bisa dinikmati masyarakat. Itu merupakan prestasi yang dilakukan Bang Maka dan juga Kementerian PU," pungkasnya.