APEKSI Ajukan 10 Rekomendasi ke Presiden, Sorot Fiskal Hingga Sampah

Rekomendasi pertama menyorot penguatan kapasitas fiskal daerah. APEKSI meminta kejelasan pemanfaatan DAU, DAK, DBH, serta perluasan ruang fiskal kota.

APEKSI juga mengusulkan beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja P3K tidak sepenuhnya dibebankan ke APBD.

“Jika semua gaji P3K ke APBD, belanja pegawai bisa tembus batas ideal 30 persen. Kami usulkan kompensasi gaji P3K didukung APBN, agar kota punya ruang fiskal untuk pembangunan,” ujar Eri, didampingi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

Bidang infrastruktur, APEKSI mendorong percepatan konektivitas antarwilayah dan prioritas pembangunan di daerah yang masih butuh akses.

Untuk tata kelola, APEKSI meminta integrasi data perlindungan sosial dan sinkronisasi sistem perizinan nasional dengan tata ruang daerah. Tujuannya agar investasi tidak menimbulkan konflik.

Soal lingkungan, Eri menyebut sampah jadi tantangan besar kota. APEKSI mendukung program waste-to-energy dan inovasi pengelolaan limbah yang melibatkan daerah dan masyarakat.

Di sektor ekonomi, APEKSI mengusulkan Program Makan Bergizi Gratis MBG lebih banyak melibatkan UMKM lokal dan kantin sekolah. Tujuannya menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Rekomendasi lain mencakup penyesuaian tata ruang sesuai karakter kota, penguatan kerja sama antar daerah, pendampingan hukum bagi pemerintah kota, hingga pelibatan generasi muda lewat Youth City Changers YCC.

“Gagasan anak muda diharapkan jadi masukan penyusunan dokumen pembangunan jangka menengah dan panjang daerah,” kata Eri.

Wali Kota Medan, Rico Waas juga mengapresiasi insan pers, panitia, aparat keamanan, relawan, hingga pekerja sektor transportasi, hotel, konsumsi, dan kebersihan yang menyukseskan Rakernas.

“Semoga setiap kota membawa pulang pengalaman, inovasi, dan inspirasi yang bisa diterapkan. Dengan kolaborasi antarkota, kita jadi fondasi Indonesia yang lebih maju dan berdaulat,” pungkasnya.

Adapun 10 rekomendasi strategis APEKSI ke Presiden, yakni:

• Fiskal: Reformasi hubungan keuangan pusat-daerah, ruang fiskal lebih luas

• P3K: Kompensasi gaji P3K didukung APBN agar APBD tidak jebol 30%

• Infrastruktur: Percepatan konektivitas antarwilayah

• Digital: Integrasi data bansos dan sinkronisasi perizinan dengan tata ruang

• Lingkungan: Dukung _waste-to-energy_ dan inovasi kelola sampah

• Ekonomi: MBG libatkan UMKM lokal dan kantin sekolah

• Tata Ruang: Penyesuaian kebijakan sesuai karakter kota

• Kerja Sama: Penguatan kolaborasi antardaerah

• Hukum: Pendampingan hukum bagi pemerintah kota

• Anak Muda: Perkuat program Youth City Changers YCC