Soal Kenaikan PPN Sembako, Pengamat Ekonomi Sebut Inflasi Akan Naik

Wahyu menilai bahwa kalau bahan makanan itu di buat dengan pajak yang meningkat, maka artinya pemerintah tak menjalankan tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Yang perlu sekarang menurutnya, bukan mendapatkan penerimaan. Kita tahu, sekarang negara sedang memerlukan Penerimaan Negara yang memang sekarang ini anjlok karena pandemik COVID-19. Apalagi tujuan negara bukan "Mengutamakan Penerimaan Negara", tetapi "Memajukan Kesejahteraan Umum".

Ia melanjutkan bahwa, kesejahteraan tersebut diperoleh dari keterjangkauan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

"Jadi kalau sudah dibebani dengan hal yang seperti ini, artinya masyarakat yang hampir miskin pun akan jatuh miskin nantinya. Karena bahan makanan naik, sehingga garis kemiskinan naik disebabkan kenaikan biaya hidup naik akhirnya dia jadi miskin. Pemerintah artinya disini menambah kemiskinan dan mengurangi kesejahteraan umum. Harus disadari oleh Pemerintah, masih banyak hal yang bisa dilakukan. Memang pemerintah mengatakan akan memilih-milih, tapi bagaimana mekanismenya?," tuturnya.

Secara tegas, Wahyu mengatakan tak setuju dengan adanya kenaikan PPN Sembako dikarenakan hal ini kurang tepat. "Kalau pemerintah mau, harusnya orang-orang kaya yang dikenakan pajak. Karena salah satu fungsi pajakkan pemerataan pendapatan," tambahnya.

"Yang perlu dilakukan lagi adalah menyasar kelompok-kelompok yang kaya, berdasarkan pendapatan menengah ke atas. Misalkan, barang-barang mewah seperti mobil, handphone atau jasa-jasa yang termasuk barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, nah itu saja yang coba untuk dinaikkan," ungkap Wahyu.

Lanjut Wahyu, baginya pemerintah masih bisa memaksa daerah untuk lebih optimal lagi di dalam pemungutan pajak daerahnya.

"Contoh, pajak daerah yang berpotensi itu salah satunya pajak kendaraan bermotor. Sehingga Pemerintah pusat tidak perlu menambah lagi dana transfer, karena membuat daerah itu manja. Daerah itu mendapat penerimaan yang meningkat dari dana transfer dengan harapan sebenarnya belanja pembangunan meningkat kan," jelasnya.

Sementara itu, ia menilai untuk menekan investasi saat pandemik COVID-19, diharapkan pemerintah memberikan insentif. "Misalkan kenapa kawasan ekonomi khusus aja di Sumatera Utara, dan kawasan industri diminati berarti belum ada kesungguhan dari Pemerintah memberikan insentif yang sesungguhnya kawasan ekonomi khusus pokoknya ada perlakuan khusus," jelasnya.

Ia melanjutkan, jika melihat dari negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura dengan kawasan ekonomi khususnya full. Hal ini dikarenakan mereka sudah belajar.

"Pengambil kebijakan itu sudah tau karena sudah belajar apa yang dibuat oleh negara tetangga. Lalu kenapa kondisinya ironi dengan negara kita. Itu yang harus di tindak lanjutin. Hal-hal yang menghambat investasi itu, saya yakin sudah tau. Tapi kenapa implementasinya susah, apakah karena aturan atau karena potensi kehilangan penerimaan," tegasnya.

"Kita kan harus berpikir jangka panjang, kalau sekarang kita hilang. Orang investasi kan dapat gratis pajak dan lain-lain mau dia investasi sekarang pun sama-sama gak dapat kan negara. Kita kan gak ada investor masuk, makanya negara gak dapat duit kan. Ada pun investor masuk dan pemerintah kasih gratisan. Gak dapat penerimaannya saat ini tapi investornya sudah masuk. Dia udah bangun pabrik, dia sudah menciptakan lapangan kerja, Apalagi nanti dia beroperasi," ucap Wahyu sebagai pengamat ekonomi.

Ia menegaskan, kenaikan pajak PPN terkhusus untuk sembako ini tak pantas. "Dan saya rasa kalau bahan pokok itu rasanya janganlah itu dinaikkan. Karena itu kan barang kebutuhan primer dan orang harus mendapatkan," tutupnya.