Respon Ketua DPRD Sumut Soal Tunjangan Rumah Dinas hingga Rp60 Juta
- Erni enggan komentar soal tunjangan rumah dinas anggota DPRD
- Gubernur Sumut siap bahas appraisal tunjangan rumah dinas DPRD
- Bobby: kalau tunjangan rumah dinas perlu dikurangi untuk memuaskan aspirasi masyarakat, kami siap
Medan, IDN Times - Gelombang protes masyarakat kepada wakil rakyat telah disampaikan secara massif sejak akhir Agustus hingga awal September 2025. Demo besar-besaran terjadi di berbagai daerah hingga memicu sejumlah kerusuhan.
Amarah masyarakat itu salah satunya ialah mengkritik kinerja DPR hingga beragam tunjangannya yang dinilai besar. Termasuk pula dalam hal ini tunjangan rumah para wakil rakyat.
Menilik Peraturan Gubernur (Pergub) Sumut Nomor 7 Tahun 2021, tunjangan rumah dinas DPRD berbeda-beda. Ketua mencapai angka Rp60 juta, wakil ketua Rp51 juta, dan anggota Rp40 juta.
1. Erni enggan komentar soal tunjangan rumah dinas anggota DPRD
Di Sumut khususnya Kota Medan, 10 hari berturut-turut masyarakat melakukan protes di depan kantor wakil rakyat. Salah satu poin yang dibawa massa aksi ialah tentang tunjangan DPR.
"Terima kasih kepada mahasiswa dan elemen masyarakat yang menyampaikan aksinya dengan damai dan kondusif," kata Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, Rabu (10/9/2025).
Berkali-kali awak media menanyakan tanggapan Erni soal tunjangan rumah. Namun kader partai Golkar itu enggan menjawabnya.
"Ini bukan di sesi kita, ya, terima kasih," jawabnya singkat.
2. Gubernur Sumut siap bahas appraisal tunjangan rumah dinas DPRD
Sementara itu Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, angkat bicara mengenai regulasi tunjangan rumah dinas wakil rakyat. Ia siap mendiskusikan masalah ini dengan anggota DPRD Sumut.
"Pertama itu angkanya appraisal, ya. Kemarin saya juga ditanya soal Pergub. Semua daerah pasti pakai Pergub, (DPRD) tingkat Kabupaten/Kota juga pakai Pergub atau Perwal. Jadi itu memang menggunakan appraisal. Yang kedua, pasti sudah komunikasi dengan DPR," ujar Bobby.
Untuk membahas angka tunjangan rumah dinas DPRD ini, Bobby mengatakan ada mekanismenya. Termasuk pula jika terjadi sejumlah perubahan yang dinilai urgensi.
"Itu kan angkanya pakai appraisal, ya, antara kesepakatan. Itu angka yang menjadi dasar. Nanti perlu disampaikan appraisalnya di titik mana, sehingga angkanya seperti itu. Atau nanti bisa kita minta appraisalnya, kita ubah titiknya agar bisa lebih rendah lagi. Ada mekanismenya," lanjut Bobby.
3. Bobby: kalau tunjangan rumah dinas perlu dikurangi untuk memuaskan aspirasi masyarakat, kami siap
Disinggung soal revisi Pergub, Bobby mengaku siap untuk melakukannya. Bahkan jika tunjangan tersebut harus dikurangi sekalipun.
"Saya sampaikan kemarin kalau memang mau kita revisi, kami dari Provinsi Sumut bersedia dan siap. Tinggal didiskusikan dengan DPRD. Kalau perlu kita kurangi untuk memuaskan aspirasi masyarakat, kami siap," aku Bobby.
Di Sumut, protes soal tunjangan tinggi DPR datang dari banyak elemen. Bukan hanya mahasiswa, serikat ojek online dan buruh juga ikut aksi.
"Kami siap kalau direvisi (aturan tunjangan rumah dinas DPRD). Atau dikurangi pun kami siap," pungkasnya.
