Rapat dengan Kepala Daerah di Sumut, Hassanudin Ingatkan Suksesi PON

Dalam kesempatan itu, Hasanuddin menyampaikan sudah mendapat laporan Sumut dalam angka. Kondisinya diklaim cukup baik.

Namun hal itu, tidak serta merta merupakan peran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) saja, melainkan juga tergantung pada bagaimana keadaan di setiap kabupaten/kota.

“Karena provinsi itu kan himpunan dari semua kabupaten/kota. Jadi kalau ada yang tidak bagus, satu saja, maka semua bisa saja nggak bagus. Karena ini akumulasi data kabupaten/kota,” ujarnya.

Kata Hassanuddin, Sumut memiliki potensi besar dari sisi kearifan lokal dan ciri khas di masing-masing daerah. Pemprov Sumut, kata dia, ingin membuat sinergisitas, menyelaraskan, memperkuat serta mempertajam arus pembangunan, baik di kabupaten/kota tertentu maupun antar daerah.

“Jadi jangan ada barier (penghalang) antara kita. Misalnya saja Danau Toba, di situ ada 8 kabupaten yang terkait dengan itu. Termasuk Pakpak Bharat yang merupakan wilayah penopang, walaupun tidak ada wilayahnya yang jadi bagian dari Danau Toba. Sekali lagi, kehadiran saya di sini bukan sifatnya mengikat atau top down, tetapi membangun keterpaduan dan sinergitas. Kita (Pemprov) itu mendukung kegiatan dan menggabungkan seluruh kabupaten/kota serta memastikan kondisinya baik,” jelasnya.

Hassanudin mengakui bahwa sebagai Pj Gubernur, dirinya bertugas untuk melanjutkan program pembangunan, dimana yang sudah bagus harus diteruskan. Apalagi tahun depan katanya, akan ada tugas besar menanti, guna menyukseskan agenda nasional seperti Pemilu, Pilkada serentak dan Pekan Olahraga Nasional.

“Saya dapat titipan dari pusat untuk menyukseskan agenda nasional. Tahun depan kita laksanakan PON, mari  kita sukseskan. Baik menjadi tuan rumah, sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta. Dan yang pasti, harus sukses, aman dan tertib administrasi. Kita harus belajar dari pengalaman (PON) sebelum-sebelumnya, agar aman hingga selesai,” tegasnya.

Terakhir, Hassanudin mengingatkan bahwa keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan, merupakan satu hal yang baik. Sebab pemeriksaan keuangan terus berkembang, hingga hal yang kecil dan detail pun menjadi objek untuk memastikan tidak ada kesalahan di dalamnya.

“Tidak usah alergi dengan pemeriksaan. Karena saya dipesankan oleh Menteri Dalam Negeri, pertama khusnul khotimah (berakhir dalam kondisi baik), dan kedua aman selamanya. Yang penting, apapun yang kita kerjakan, berdasarkan data dan fakta di lapangan yang muaranya berasal dari Pancasila. Ingat, orang lain mungkin sudah berlari, kita juga harus berlari, tidak boleh jalan di tempat. Makanya tidak ada vacum of power, semua harus gerak cepat,” jelasnya.