Batam, IDN Times - Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Minggu (4/8/2024). Ini merupakan kunjungan pertama Prabowo ke Batam setelah ditetapkan sebagai Presiden terpilih Indonesia 2024.
Dalam kunjungannya, Prabowo menghadiri peresmian gedung baru milik PT Volex Indonesia yang terletak di Kecamatan Sekupang, Kota Batam.
Dalam acara tersebut, turut hadir bakal calon Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan bakal calon Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra.
Prabowo Subianto, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, memberikan secara langsung Surat Keterangan (SK) rekomendasi Pilkada Batam 2024 dari Partai Gerindra kepada Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra.
Namun, Prabowo tidak bersedia menanggapi pertanyaan awak media terkait penyerahan SK tersebut, maupun terkait kegiatan acara yang dihadirinya.
Dalam pertemuannya dengan Ketua Umum Gerindra tersebut, Amsakar Achmad mengungkapkan bahwa dirinya diminta untuk menjaga semangat, dan berjuang dalam kontestasi Pilkada Batam 2024 mendatang.
"Beliau menasehati kita untuk tetap semangat, menjaga kondusivitas, dan menjaga negara NKRI. Beliau sangat singkat berbicara, intinya mendukung dan semangat berjuang dalam Pilkada Batam 2024," kata Amsakar.
Senada dengan itu, Li Claudia Chandra juga menyampaikan pesan serupa. "Bapak (Prabowo) bilang, tetap semangat, tetap berjuang dan harus menang (Pilkada Batam 2024)," ujar Li Claudia.
Dukungan terhadap Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra terus menguat menjelang pendaftaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam pada akhir Agustus 2024.
Adapun 11 partai yakni Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, PAN, PSI, Demokrat, Hanura, PKN, PKS, dan Golkar, telah memberikan dukungan kepada pasangan ini.
Dengan menggaet 43 kursi legislatif, pasangan ini tampak kokoh menghadapi Pilkada 2024 dan berpeluang melawan kotak kosong.
Menanggapi hal ini, Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari turut menyoroti fenomena kandidat calon kepala daerah di Kota Batam, yang memborong partai untuk memenangkan Pilkada 2024.
"Fenomena borong perahu ini sudah terjadi di berbagai Pilkada, bahkan di Pilkada sebelumnya di banyak daerah seperti Makassar dan Sumatera Barat. Ini membuat demokrasi kita menjadi miskin karena caleg kaya yang mampu memberikan mahar kepada partai politik mendominasi," kata Feri Amsari, Jumat (2/8/2024) lalu.
Menurut Feri, meski pertarungan melawan kotak kosong bisa dimenangkan, seperti yang pernah terjadi di Makassar, kondisi seperti ini bukan solusi ideal dalam demokrasi sejati.
"Kotak kosong menang membuat tidak ada kepala daerah definitif, yang akhirnya pusat harus menunjuk kepala daerah sementara. Ini bukan demokrasi sejati, melainkan demokrasi rekayasa yang dikuasai oleh elit politik dan calon kaya," tegasnya.
Feri menekankan bahwa demokrasi seharusnya menjadi ajang pertarungan gagasan. "Jika hanya ada satu calon, gagasan apa yang dipertarungkan? Pemilih harus memiliki alternatif pilihan yang baik, dan ini tidak mungkin jika gagasan hanya muncul dari satu pasangan calon," tutupnya.