Ombudsman Temukan Pelayanan di Samsat Pangururan Samosir Buruk

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah kondisi kantor Samsat. Menurut Abyadi, kondisi kantor memprihatinkan.

“Ruang pertemuan kantor itu seperti bukan sebuah kantor. Di dalam ruangan pertemuan, tergantung beberapa kandang burung, sehingga tampak begitu kurang layak. Sementara beberapa ruangan, menjadi tempat tinggal seperti kamar kamar kos,” kata Abyadi.

Hasil pemeriksaan dari sejumlah staf di Samsat menunjukkan bahwa tata kelola administrasi di sana juga buruk. Standar layanan tidak terlihat secara jelas. Begitu juga alur penyelenggaraan layanan. Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan para staf bekerja, juga tidak dilakukan dengan baik.

“Catatan yang juga sangat penting adalah, ketidaktertiban para staf dalam menjalankan tugasnya sesuai tugasnya. Petugas cek fisik misalnya, bisa masuk ke beberapa ruangan dengan bebas. Petugas Loket-I bisa masuk ke loket lain mengambil berkas dengan beberapa dalih,” ujar Abyadi.

Ombudsman juga melihat kondisi pengawasan yang sangat lemah di Samsat Pangururan. Pengawasan ini sangat penting untuk menjamin layanan diselenggarakan dengan benar.

“Terlalu besarnya kepercayaan diberikan kepada staf pegawai honorer tanpa pengawasan yang ketat dari pimpinan atau pegawai PNS. Pada akhirnya, pegawai honorer bisa melakukan penyimpangan yang pada akhirnya merusak lembaga,” tukas Abyadi.

Saat ini pihak Ombudsman tengah melakukan lanjutan pemeriksaan. Mereka berencana meminta keterangan Kepala UPT Samsat Pangururan Deni Meliala, maupun Kepala UPT Samsat yang sebelumnya.

“Ombudsman juga masih berencana akan meminta keterangan Kepala Seksi PKB UPT Samsat Pangururan. Ombudsman berharap proses penanganan kasus ini bisa dilakukan dengan cepat, hingga terbitnya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP),” pungkasnya.