Korupsi Dana BOS, Mantan Bendahara SMAN 6 Binjai Akhirnya Ditahan

Dijelaskan dia, proses penyelidikan dugaan korupsi berawal dari SMAN 6 Binjai pada periode 2018-2021 menerima Dana BOS senilai Rp4,2 miliar lebih. Dalam realisasinya, penyidik mengendus dugaan penyimpangan dalam realisasinya. Atas dasar itu, ditetapkan dua tersangka yakni Kepsek SMAN 6 berinisial IP dan Bendahara berinisial EL.

"Penyimpangan dimaksud adalah dalam realisasi Dana BOS yang tidak dapat dipertanggungjawaban anggarannya atau diduga fiktif dalam belanja barang dan jasa," beber dia.

Berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatra Utara, ditemukan kerugian negara senilai Rp834.609.900. Tersangka IP sudah mengembalikan kerugian negara senilai Rp650 juta dan tersangka EL juga membantu memulangkan kerugian negara sebesar Rp150 juta. "Kita akan segera melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan untuk segera disidangkan," tegas dia.

Memang diakui dia, awal dilakukan proses tahap II awalnya hanya IP saja yang memenuhi panggilan pada Rabu tanggal 26 Oktober 2022 lalu. Sementara EL, melalui pengacara menyampaikan jika tidak bisa hadir dengan alasan mengurus suami yang sedang sakit. "Kini tersangka EL, sudah hadir dan akan menjalani proses lebih lanjut dan dilakukan penahanan," tegas dia.

Dalam kasus ini sendiri, kedua tersangka disangkakan penyidik melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke (1) KUHP. Penyidik saat melakukan penyelidikan dugaan korupsi Dana BOS ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap belasan saksi.

Adapun ketentuan yang dilanggar oleh pihak-pihak terkait sehubungan dengan pengelolaan dana Bos tersebut antara lain yaitu, Permendikbud RI No 1 Tahun 2018 tentang Juknis Dana Bos Reguler tahun 2018; Permendikbud RI No 18 Tahun 2019 tentang Juknis Dana Bos Reguler tahun 2019; Permendikbud RI No 8 Tahun 2020 tentang Juknis Dana Bos Reguler tahun 2020; Permendikbud RI No 6 Tahun 2021 tentang Juknis Dana Bos Reguler tahun 2021; Permendikbud RI No 3 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan pendidikan; Pasal 21 (1) UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Permendikbud RI No 14 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan pendidikan.