Golkar Sumut Sesalkan Tudingan Edy Soal Tak Dukung Pembangunan

15 Agu 2022, 20:25 WIB

Partai Golkar Sumut menyesalkan pernyataan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi yang menuding Partai Golkar tidak mendukung pembangunan yang dilakukan Pemprov Sumut terkait proyek infrastruktur Rp2,7 triliun. (Istimewa/IDN Times)

Medan, IDN Times- Partai Golkar Sumut menyesalkan pernyataan Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi yang menuding Partai Golkar tidak mendukung pembangunan yang dilakukan Pemprov Sumut terkait proyek infrastruktur Rp2,7 triliun.

Kekesalan ini disampaikan Sekretaris Partai Golkar Sumut, Dato Ilhamsyah didampingi Wakil Ketua Korbid Kepartaian, Zulchairi Pahlwan, Fraksi Golkar DPRD Sumut, Dante Ginting, Ade Surahman Sinuraya dan Victor Silaen saat menggelar konferensi pers di Kantor Golkar Sumut, Jalan Sudirman Medan, Senin (15/8/2022).

"Kami menyesalkan pernyataan Gubernur Sumut yang seolah-olah menuding Partai Golkar tidak mendukung pembangunan di Sumut. Kita mengkritik bukan berarti tidak mendukung," ujarnya.

1. Tudingan itu disampaikan Edy saat Rakor Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Langkat

Tudingan Edy itu disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat, Rabu (10/8/2022).

"Saya menyayangkan pernyataan gubernur itu. Sangat tidak pantas disampaikan di depan masyarakat Langkat. Kalau pun Partai Golkar mengkritik, bukan berarti tidak mendukung. Golkar hanya ingin memastikan pembangunan di Sumut berjalan baik dan sesuai peraturan yang ada," tukasnya.

Dengan pernyataan Edy tersebut, maka ia seolah-olah membuat kesan bahwa Partai Golkar berseberangan dengan Pemprov Sumut. Padahal Golkar merupakan bagian dari partai pengusung Edy Rahmayadi.

2. Golkar pastikan pembangunan di Sumut berjalan baik

Dikatakan Edi Sinuraya, bahwa Golkar mengkritik proyek tersebut karena mengingat masa jabatan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, yang berakhir tahun 2023. Sedangkan proyek multi years atau tahun jamak tidak boleh melampaui masa jabatan kepala daerah.

Kemudian kegiatan tahun jamak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah pekerjaan satu kesatuan yang menghasilkan satu keluaran. "Kalau lokasi pekerjaan berada di 25 kabupaten/kota, itu namanya bukan kegiatan satu kesatuan yang menghasilkan satu keluaran," ucapnya.

Sayangnya, Pemprov Sumut bersikukuh melanjutkan pelelangan meski cenderung melanggar peraturan yang ada. Alasannya, sudah berkonsultasi dengan KPK dan institusi lainnya. Kemudian, dalam dokumen lelang tercantum persyaratan bahwa adanya progres pekerjaan hingga 67 persen sampai akhir tahun 2022.

"Persyaratan ini tentunya membuat banyak peserta lelang angkat tangan untuk ikut. Mengingat persyaratan tersebut tidak akan terpenuhi, apalagi ada persyaratan jaminan ketersediaan keuangann sebesar Rp1,48 triliun oleh rekanan," paparnya.

3. Dorong Gubernur Sumut fokus kelola pemerintahan

Untuk itu, pihaknya mendorong Gubernur Sumut untuk fokus saja pada tugas pengelolaan pemerintahan yang saat ini masih banyak pekerjaan rumah.

Diketahui memang ada sejumlah hal yang perlu percepatan kerja dari Gubernur Sumut seperti pelantikan Sekdaprov Sumatra Utara, Walikota Pematangsiantar dan Walikota Tanjungbalai belum juga dilakukan. Padahal SK Mendagri sudah diterima Gubernur Sumut.

Kemudian pengisian jabatan eselon 2 belum juga tuntas, karena masih banyak yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi ini praktis, karena sejak menjabat Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah pada September 2018, atau 4 tahun, kabinet pemerintahannya tidak pernah lengkap dengan pejabat defenitif.

Hadir juga dalam kesempatan itu seluruh hasta karya Partai Golkar mulai dari KPPG, AMPG, AMPI, Pengajian Al Hidayah, SOKSI, MKGR, MDI, Kosgoro, Satker Ulama dan HWK.