Edy Rahmayadi Curhat, 75 Kali Disomasi Selama Jadi Gubernur

Kata Edy, somasi yang dia terima merupakan bagian dari demokrasi. Dia pun tetap menghadapi somasi yang dilayangkan kepadanya.

Selama ini, kata Edy, demokrasi di Indonesia masih memiliki polemik. Uang tidak terlepas dari pembahasan. Khususnya pada pemilihan.

"Kita demokrasi langsung dan tidak langsung, wani piro. Itu saja yang tidak selesai-selesai," tutur Gubernur Edy.

Dalam kesempatan itu, Edy meminta seluruh Aparatur Sipil negara (ASN) tidak terlibat dalam politik praktis pada Pemilu 2024 mendatang.

"ASN sudah pasti, bukan ditegaskan lagi. Secara undang-undangnya pun haram hukumnya, dia mengurusin hal tersebut (ikut terlibat politik praktis), tapi dia punya hak pilih," ujar Gubernur Edy.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi juga mengingatkan soal tugas dari ASN. Dia mengatakan, ASN adalah pelayan masyarakat. “Jangan kita minta dilayani,” tegas Edy Rahmayadi 

 Kedua, tugas ASN juga menjalankan kebijakan umum. Mulai dari undang-undang dasar, aturan-aturan seperti peraturan daerah, peraturan gubernur maupun peraturan bupati atau walikota yang dijalankan ASN.  

Terakhir, tugas ASN sebagai perekat anak bangsa. Oleh sebab itu, rakyat jangan dikotak-kotakkan. “Rakyat kita ini ada Katolik, Protestan, Islam, Budha, Hindu, Konghucu jangan pula kita mengotak-kotakkan dosa nanti kita,” ujar Edy.

Edy juga mengingatkan tugas kepala daerah baik bupati maupun walikota adalah melayani rakyat. “Kita kepala daerah urusannya rakyat, rakyat itulah yang nanti menentukan kita masuk surga atau neraka,” kata Edy, kepada para bupati dan walikota yang hadir dalam penandatanganan tersebut.