Dukung Merdeka Belajar, PT TPL Teken MoU dengan Kampus USI

Menurut Jandres Silalahi Program Merdeka Belajar salah satu implementasi perusahaan dalam mendukung kegiatan kurikulum Kampus Merdeka - Merdeka Belajar dengan dunia industri.

“Mewakili dunia industri kami sangat mendukung program ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan dari perusahaan dan universitas. Kerja sama yang meliputi magang praktek industri bagi mahasiswa dilakukan di lokasi operasional perusahaan. Dalam praktek kurikulum Kampus Merdeka - Merdeka Belajar, baik perusahaan maupun universitas menghunjuk pembimbing magang mahasiswa, agar lebih terarah dan sesuai dengan pelaksanaan program dari pemerintah,” kata Jandres Silalahi dan Anwar Lawden salah satu Direktur TPL yang juga hadir dalam nota kesepahaman, Selasa (19/1/2021) di Medan.

Program Merdeka Belajar Universitas Simalungun diikuti lima fakultas di Kampus USI, yakni Teknik, Ekonomi, Hukum, FKIP, dan fakultas Pertanian, yang masing-masing diatur dalam Memorandum of Agreement. Rektor USI Dr. Corry, M.Si mengatakan sangat bersyukur perusahaan swasta seperti TPL memberikan dukungan atas program ini.

Menurutnya ini merupakan kesempatan berharga bagi mahasiswa dalam penerapan dan praktek ilmu yang mereka dapat dapat jenjang pendidikan kemahasiswaan.

“Kami berterima kasih banyak pihak TPL mau mendukung program ini, dan saya imbau kepada seluruh mahasiswa peserta magang wajib menaati peraturan dan displin yang berlaku dalam perusahaan. Dan seluruh kegiatan praktek industri dilapangan, menjadi kewajiban bagi mahasiswa untuk membuat laporannya," tegas Rektor USI Corry.

Hadir dalam pertemuan tersebut Advisor Socap TPL Ir. Simon H. Sidabukke, M.Si, Manager Corpcom TPL Norma Hutajulu, Wakil Rektor dan sejumlah Dekan di Fakultas USI (Hukum, Pertanian, Teknik, FKIP, Ekonomi).

Seperti yang diketahui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

Kebijakan pertama adalah otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B.