Dugaan Penyelewengan Dana Bansos, DPRD Siantar Didesak Bentuk Pansus

07 Jul 2020, 16:15 WIB

Ketua DPRD Siantar Timbul Lingga (Dok. IDN Times/Istimewa)

Pematangsiantar, IDN Times - Berbagai kritikan mendarat ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Kota Pematangsiantar karena dinilai kurang maksimal dalam bekerja. Angkat kasus positif COVID-19 yang terus meningkat menjadi permasalahan yang harus ditanggap dengan cepat.

Selain itu dugaan penyelewangan dana bansos tahan I dan II juga menjadi sorotan. Institute Law And Justice (ILAJ) pernah mengeluarkan hasil investigasi mereka di lapangan, bahwa bansos yang disalurkan berjumlah Rp200 ribu itu ternyata hanya Rp170 ribu yang sampai.

1. DPRD Siantar akan bentuk pansus

Anggota DPRD Siantar (IDN Times/Gideon Aritonang)

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Siantar kemudian mengusulkan pembentukan Panitia Khusus penanganan COVID-19. Ketua DPRD Siantar Timbul Lingga yang dikonformasi, 6 Juli 2020, mengaku masih akan akan mengadakan rapat paripurna.

"Pansus itukan usulan anggota DPRD dari beberapa fraksi yang disampaikan kepada ketua DPRD. Memang sudah ada beberapa usulan dari beberapa anggota DPRD, nanti kita akan tindaklanjuti. Jika akan dibentuk tentu harus ada rapat Paripurna DPRD," ujarnya.

2. Angka kasus yang terus meningkat dan dana bansos menjadi dasar pembentukan

Anggota DPRD Kota Siantar (IDN Times/Gideon Aritonang)

Wakil Ketua komisi II DPRD Ferry Sinamo bersama koleganya di komisi II mengaku telah mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Siantar untuk pembentukan Pansus itu. Mereka, kata Ferry perlu menyoroti dan mengawasi penggunaan anggaran, termaksud dana bansos.

"Kalau kami dari beberapa anggota Komisi II sudah mengusulkan pembentukan Pansus, karena DPRD punya fraksi dan komisi masing masing. Jadi melalui Pansus pengawasanya semakin mudah dilakukan," ucap politisi PDI Perjuangan itu.

3. GTPP COVID-19 sering abaikan rekomendasi DPRD

Anggota DPRD Siantar (IDN Times/Gideon Aritonang)

Anggota DPRD Siantar Daud Simanjuntak mendesak pembentukan Pansus, melihat progres pencegahan dan penanganan COVID-19 di Siantar belum maksimal. Politisi partai Golkar ini mengaku, sebelumnya melalui rapat lintas fraksi bersama gugus tugas merekomendasikan sejumlah hal, namun diabaikan GTPP.

"Kami dari fraksi Golkar sudah mengusulkan pembentukan pansus karena memang mendesak. Harusnya kurva penyebaran menurun, namun ini sebaliknya semakin naik. Namun secara keseluruhan rekomdansi yang disampaikan DPRD belum dilakukan tim gugus. Jadi nantinya pansus dapat melakukan pengawasan menyeluruh soal penangana COVID-19," ujarnya.

4. Pansus COVID-19 dinilai bisa fokus mengawasi GTTP

Ketua Komisi III DPRD Siantar Denny Siahaan bersama anggota komisi (IDN Times/Gideon Aritonang)

Senada dengan anggota DPRD lainnya, Ketua komisi III Denny Siahaan mengaku telah melayangkan surat kepada Ketua DPRD. Politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini mengaku, pembentukan Pansus bukan bertujuan mencari kesalahan GTTP COVID-19 Kota Siantar.

"Sifatnya itu mendesak karena terkait anggaran. Kita bukan mau mencari kesalahan gugus tugas, melainkan melakukan pengawasan agar tidak ada ataupun meminimalisir kesalahan," ucapnya, Selasa (7/7).

Pembentukan Pansus COVID-19, lanjut dia agar DPRD melalui pansus tersebut dapat lebih fokus mengawasi kinerja GTTP. Soalnya kalau hanya Rapat Dengar Pendapat menurutnya, terlalu lama dan kesannya bisa saja tidak tepat sasaran.