Diduga Korupsi Dana Desa Rp392 Juta, Kades di Langkat Ditahan

Menurutnya, pemeriksaan dilakukan tim penyidik mulai Rabu 17 November 2021 kemarin pagi. Sebelum diperiksa, tersangka menjalani pemeriksaan rapid antigen dan hasilnya negatif.

"Penyidikan perkara tersebut, dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tanggal 06 Mei 2021 dan Surat Penetapan Tersangka tanggal 19 Oktober 2021 lalu," terang Ibrahim.

Berdasarkan hasil audit, kata mantan Kasi Intelijen Kejari Langkat itu, total kerugian negara mencapai Rp392.394.287,60. Untuk perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan ahli konstruksi dari Dinas PUPR Kabupaten Langkat. Sementara audit perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Langkat.

"Setelah pemeriksaan terhadap tersangka selesai, selanjutnya dilakukan penahanan oleh Penyidik Cabjari Brandan selama 20 hari, di Rutan Kelas II-B Pangkalan Brandan. Hak itu sesuai dengan surat perintah penahan 17 November 2021," jelasnya.

Ali juga memaparkan, jika R disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsidair  Pasal 3, jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2),(3) UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Ancaman hukumannya paling singkat empat tahun penjara. Untuk kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus ini, nanti kita lihat lagi saat pengungkapan di persidangan," tandas dia.