Datang ke Batam, Komisi III DPR RI Bahas Pulau Rempang

Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan mengatakan, bahwa dalam pembahasan bersama Polda Kepri, pihaknya telah mendapati beberapa pokok permasalahan yang ada di Pulau Rempang terkait investasi Rempang Eco City.

Ia menjelaskan, Komisi III DPR RI memberikan kepercayaan penuh kepada semua pihak yang tengah bekerja untuk melaksanakan fungsi-fungsi penyelesaian yang terbaik terkait Pulau Rempang.

"Kami mempercayakan penuh kepada Polda Kepri adalah polisi rakyat dan kami mendapatkan pemaparan bagaimana melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia itu dihadirkan, baik itu diskusinya, semangatnya, berselimut nuansa kebangsaan," kata Arteria.

Masih kata Arteria, ia menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya dan beberapa pihak terkait masih terus mencari formulasi yang tepat kepada seluruh masyarakat di Pulau Rempang.

"Kita semuanya mencari formula yang paling pas. Kita pastikan tidak ada satupun yang dirugikan. Masih ada yang kurang suka, pintu diskusi terbuka lebar," ujarnya.

Ia juga memberikan penghormatan kepada semua pihak yang hingga saat ini masih berproses di Pulau Rempang. Ia juga meminta agar segala bentuk penyelesaian di Pulau Rempang dilakukan dengan kearifan lokal, transparan dan akuntabel.

"Ini bukan saatnya mencari siapa yang salah, tapi bagaimana mencari formula terbaik itu lebih penting dari segalanya. Tidak ada yang kaum sana, kaum sini. Semua adalah kita. Bahkan kita kerucutkan lagi pembahasan ini tentang kami. Kepentingannya semua sama," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, Pulau Rempang yang berlokasi tidak jauh dari Kota Batam saat ini telah ditetapkan sebagai lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023.

PT Makmur Elok Graha (MEG) sendiri merupakan perusahaan yang mendapatkan hak pengelolaan terhadap 17.000 hektare lebih lahan di kawasan Rempang sejak 2004 hingga kini.

Dari 17.000 hektare ini, sekitar 2.000 hektare dari lahan itu akan dijadikan sebagai tempat pembangunan Rempang Eco City, lokasi pabrik produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd.

Meski begitu, hingga saat ini ratusan masyarakat adat yang telah menduduki lahan di Pulau Rempang jauh sebelum masuknya pemerintah masih terus melakukan penolakan, dan masih terus bersikukuh untuk tidak direlokasi.