BP Batam akan Libatkan Kekuatan Militer di PSN Rempang Eco-City

Batam, IDN Times - Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar rapat koordinasi bersama Komando Resor Militer (Korem) 033 Wira Pratama terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Eco-City di Pulau Rempang, Kota Batam.
Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad mengatakan, rapat ini bertujuan untuk membahas progres pengembangan PSN Rempang Eco-City.
"Pada prinsipnya, BP Batam bersama Korem 033 siap bersinergi dalam rangka mendukung upaya percepatan Rempang Eco-City yang merupakan proyek strategis nasional," kata Sudirman Saad melalui keterangan tertulisnya, Senin (13/1/2025).
1. Terkait penyiapan infrastruktur dasar di Pulau Rempang
Sudirman menjelaskan, adapun beberapa poin penting dalam pembahasan tersebut antara lain berkaitan dengan penyiapan infrastruktur dasar Kawasan Tanjung Banon serta pengerjaan pembangunan rumah baru untuk warga terdampak pembangunan Rempang Eco-City tahap kedua.
Di samping itu, BP Batam bersama Korem 033 Wira Pratama juga membahas rencana kerjasama program ketahanan pangan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang turut melibatkan PT Makmur Elok Graha (MEG).
"BP Batam sepanjang tahun 2025 akan menambah pembangunan rumah baru untuk warga terdampak sebanyak 178 unit," ujarnya.
2. BP Batam akan bangun kantor pemerintahan baru di Rempang
Selain itu, Sudirman mengungkapkan bahwa BP Batam juga akan membangun Kantor Camat, Kantor Lurah dan Koramil serta pembangunan gedung sekolah mulai dari SD hingga SMA di Pulau Rempang.
Langkah ini sekaligus bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi warga yang telah dan akan menempati rumah baru di Kawasan Tanjung Banon.
"Pembangunan akan terus berlangsung secara bertahap. Ini merupakan komitmen kami dalam menyelesaikan rencana investasi di Kawasan Rempang," tegasnya.
3. WALHI soroti keterlibatan Korem 033 Wira Pratama di PSN Rempang
Penolakan masyarakat adat dan tempatan Rempang terhadap PSN Rempang Eco-City kembali mendapat tantangan dari BP Batam. Kali ini BP Batam meminta bantuan Komando Resor Militer (Korem) 033 Wira Pratama agar tetap dapat melanjutkan pembangunan PSN.
Langkah BP Batam ini berpotensi memperburuk situasi Rempang yang beberapa waktu lalu mengalami peristiwa kekerasan oleh preman PT Makmur Elok Graha (MEG).
Selain menandai makin kuatnya pendekatan militeristis di Rempang, hal ini juga bertolak belakang dengan perintah Prabowo untuk mengevaluasi PSN.
Manajer Kampanye dan Pengarusutamaan Keadilan Iklim WALHI Riau, Ahlul Fadli mengatakan, pelibatan Korem dalam percepatan pembangunan PSN Rempang Eco-City menunjukkan rupa bagaimana negara terus menggunakan pendekatan militeristik dalam menjalankan kebijakan PSN.
"Kami sangat menyayangkan tindakan BP Batam yang bersikeras melanjutkan pembangunan PSN Rempang Eco-City di tengah situasi Rempang yang masih tidak kondusif pasca peristiwa kekerasan oleh PT MEG Desember lalu. Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PSN ini dan meninggalkan pendekatan kekerasan dalam prosesnya agar tidak jatuh korban lagi," kata Ahlul, Rabu (15/1/2025).
Ahlul juga mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan pembangunan apapun termasuk PSN harus memenuhi prinsip free prior informed consent (FPIC) atau adanya persetujuan dari masyarakat terdampak.
"Hingga sekarang, BP Batam masih tidak mau terbuka atas data penerima relokasi yang kami yakini tidak sesuai dengan data lapangan. Tidak hanya itu, BP Batam sampai sekarang juga tidak kunjung memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang mestinya ada sebelum proyek ini dijalankan," ujarnya.
Selain mengecam pelibatan Korem dalam melanjutkan PSN Rempang Eco-City, Ahlul juga mempertanyakan hubungan antara PT MEG dengan proyek ketahanan pangan yang akan dikerjakan BP Batam dan Korem.
"Isu keterlibatan PT MEG dalam proyek ketahanan pangan oleh BP Batam dan Korem juga sangat mencurigakan. Apa peran dia dalam proyek tersebut? Jika untuk memenuhi kebutuhan pangan yang dapat mendukung program makan bergizi gratis, mengapa tidak bekerjasama dengan masyarakat Rempang saja yang sudah jelas-jelas memiliki hasil pertanian dan perkebunan selama bertahun-tahun? Mengapa justru dengan PT MEG?," tanya Ahlul.
Selanjutnya Ahlul turut mengingatkan BP Batam tentang pernyataan dari Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, terkait rencana evaluasi PSN oleh Prabowo Subianto.
Meskipun belum diketahui pasti apakah hal ini benar-benar akan dilakukan oleh Prabowo, Ahlul mengingatkan bahwa PSN Rempang Eco-City harus menjadi salah satu PSN yang dievaluasi.
"Prabowo Subianto harus mengevaluasi PSN Rempang Eco-City sebagai salah satu PSN yang tidak bermanfaat untuk masyarakat karena akan menghilangkan identitas serta sumber penghidupan ribuan masyarakat Rempang. Di sisi lain, penolakan dari masyarakat Rempang pun tidak akan berhenti hingga PSN ini dihentikan dan dicabut," tutupnya.