Catatan Menpora Dito dari Aceh-Sumut untuk Tuan Rumah PON 2028

Dito mengatakan meski viral beberapa pemberitaan negatif soal PON 2024, ada juga sisi positif yang harus diapresiasi. 

"Di awal-awal sampai hari ini, pemberitaan atau dokumentasi yang viral di sisi negatif tapi sebenarnya PON Aceh-Sumut ini banyak sekali kemajuan-kemajuan yang harus kita apresiasi. Khususnya pembangunan di Aceh untuk olahraga, wisata dan Sumut. Tapi saya rasa ini, baik untuk Aceh dan Sumut," jelas Dito, Jumat (20/9/2024). 

PON adalah gelaran olahraga empat tahun sekali. Kata dito, penyelenggaraan PON dengan dua provinsi sebagai pelaksana cukup baik.

"Konsep (PON) di dua provinsi ini, sangat bagus. Karena ini, memastikan sirkulasi untuk tuan rumah PON agar lebih banyak daerah yang bisa merasakan," ucap Dito.

Dito mengungkapkan atas segala rintangan dan tantangannya, PON ini bisa menjadi sampai hari ini sampai lancar dan akan dilakukan upacara penutupan atau closing ceremony PON 2024, malam ini.

"Di luar itu, saya Menpora yang bertanggungjawab penuh untuk perhelatan nasional olahraga ini, mohon maaf jika tidak sempurna. Tapi dengan evaluasi yang ada, ke depan PON agar semakin baik," jelas Dito.

Meski dianggap sukses Pelaksanaan PON  Sumatra Utara – Aceh harus menjadi evaluasi penting. Sejumlah catatan penting menjadi evaluasi penyelenggara berikutnya.

IDN Times mencatat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Di antaranya, pelayanan terhadap para atlet hingga official. Pada beberapa kesempatan di media sosial beberapa video yang mengeluhkan soal makanan untuk para atlet dan official.

Kemudian dari sisi infrastruktur, pemerintah harus memastikan penuntasan pembangunan sebelum event berjalan. Karena seperti di Sumatra Utara, para atlet harus berlaga di Sport Centre yang belum tuntas dibangun. Alat berat yang beroperasi, venue cabor yang belum usai, hingga debu yang beterbangan menjadi persoalan bagi para atlet.

Dito juga mengatakan ke depan akan lebih ketat soal kesiapan tuan rumah. Menurutnya selama ini daerah berkeinginan menjadi tuan rumah, namun harus memikirkan seperti apa kesiapan APBD-nya. Jadi tidak hanya membebankan ke pemerintah pusat.

"Kalau tidak bisa memastikan komitmen kontribusi dari APBD. Sebelum kami mengeluarkan kepeutusan menteri untuk NTT dan NTB, akan kami tambahkan proses mitigasi dan analisa yang lebih komprehensif. Agar bisa menghitung kemampuan APBD NTB dan NTT. Dari 2025 sampai 2028. Kita juga harus bikin kajian potensi keberlanjutan venue cabor," kata Dito.

"Jangan sampai setelah dibangun, tidak bisa digunakan. Atau tidak ada potensi atletnya. Baru setelah itu prosi pemerintah pusat ada berapa. Atau dibalik saja, pemerintah pusat tarik langsung. Agar ke depan PON lebih baik dan efektif," katanya. 

Selain itu perlu ada penyederhanaan cabang olahraga. Hal ini berdampak ke pembangunan venue.

"Fokus dengan cabor yang dipertandingkan di Olimpic, baru kemudian Asian Games, dan SEA Games," pungkasnya.