2. Sebelumnya, eks Kadis Kesehatan dan pihak swasta jadi tersangka

Alwi saat menjalani sidang tuntutan (IDN Times/Eko Agus Herianto)

Sebelumnya, Kejati Sumut telah menahan mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dr. Alwi Mujahit Hasibuan dan pihak swasta Robby Messa Nura sudah ditetapkan dalam persidangan. Dalam proses peradilan itu, terungkap dugaan keterlibatan Aris dan Ferdinand.

"Akibat perbuatan tersebut berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh tim audit forensik bersertifikat telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 24.007.295.676,80," kata Yos dalam keterangan tertulis, Rabu (14/8/2024).

Kedua tersangka yang ditahan disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) Subsidair  Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun alasan dilakukan penahanan, kata Yos A Tarigan, Tim Penyidik sudah menemukan dua alat bukti, kemudian tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 terhadap tersangka dapat dilakukan penahanan.

Yos menambahkan, kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan 2 September 2024 di Rumah Tahanan Negara Klas I Medan.

3. Eks Kadis Kesehatan bantah terima duit korupsi

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatra Utara Aris Yudhariansyah dan Ferdinand Hamzah Siregar selaku Pejabat Pembuat Komitmen dijadikan tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan APD. (Dok Kejati Sumut)

Eks Kepala Dinas Kesehatan Sumatra Utara dr Alwi Mujahit Hasibuan membantah dirinya telah menerima uang Rp1,4 miliar seperti dugaan korupsi yang dituduhkan. Sebelumnya, Alwi didakwa melakukan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Dinkes Sumut tahun 2020.Bantahan itu disampaikan Alwi melalui pengacaranya Akhmad Johari Damanik dalam persidangan yang beragenda pembacaan duplik atau tanggapan atas replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumut di ruang sidang Cakra II, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara, Selasa (13/8/2024). Atas kekeliruan itu, Alwi minta dibebaskan dari segala tuduhan.

"Tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukkan dan/atau membuktikan bahwasanya terdakwa menerima uang sebesar Rp1,4 miliar, sehingga sangatlah berdasar hukum kiranya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer dan subsider JPU," kata Akhmad Johari Damanik

Bahkan pihak Alwi menyinggung jaksa dari Kejati Sumut yang dinilai memanipulasi keterangan beberapa saksi di persidangan. Dalam repliknya JPU Kejati Sumut yang dibacakan beberapa waktu lalu tak 'berani' membantah tudingan tersebut."Oleh karena JPU dalam repliknya sama sekali tidak menanggapi tentang adanya manipulasi fakta hukum atau keterangan saksi-saksi pada saat menyusun surat tuntutannya, maka sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu tidak membantah artinya secara diam-diam telah mengakui tindakan yang ditujukan kepadanya," ungkapnya.

Baca Juga: Mantan Kadis Kesehatan Alwi Bantah Terima Uang Korupsi COVID-19