Medan Terkorup di Sumut, Pelaku Didominasi PNS

2. Penggelembungan anggaran jadi modus yang paling sering digunakan

Dari seluruh kasus yang dipantau mereka, mark up atau penggelembungan anggaran menjad modus yang paling sering digunakan untuk melakukan korupsi. Angkanya mencapai 27 persen atau 10 kasus.

Disusul modus pungutan liar 18 persen (9 kasus) dan penyalahgunaan kewenangan 16 persen (8 kasus).

3. Dana Desa jadi bancakan baru koruptor

SAHdar juga menjabarkan tipologi korupsi yang terjadi di Sumut. Yang menarik, dana desa menjadi bancakan baru bagi para pelaku koruptor. Angka korupsi dana desa tertinggi dengan 30 persen  atau 8 kasus.

“Kebanyakan kasus penggelembungan dana kegiatan dan proyek fiktif. Contohnya, dia membangun gapura, namun fisiknya tidak ada. Atau jika ada tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Kasus korupsi dana desa berpotensi terus meningkat,” imbuh Ibrahim, Direktur SAHdar Sumut.

Setelah dana desa, posisi kedua yang tertinggi adalah proyek infrastruktur. Jumlahnya 26 persen atau 7 kasus. Kemudian korupsi di bidang pendidikan menduduki peringkat t dengan jumlah 6 kasus persentase 22 persen.

“Kemudian ada korupsi di bidang perbankan. Jumlahnya 10 persen dengan lima kasus. Ini sangat  merugikan negara,” ungkap Ibrahim.

4. Pelaku korupsi didominasi Aparatur Sipil Negara

Dari kasus-kasus yang diadili, pelakunya didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau dulu disebut PNS. Ada 31 orang ASN atau 32 persen. Disusul oleh rekanan atau swasta 27 orang  (27 persen) dan perangkat desa sebanyak 11 orang (11 persen).

“Termasuk Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin yang tersandung kasus korupsi. Masifnya fenomena korupsi kepala daerah ini tidak mengherankan, sebab hasil olah data kami terkait tren korupsi 2018, menunjukkan bahwa fenomena korupsi yang marak terjadi di daerah seperti korupsi proyek pengadaan barang dan jasa terindikasi erat kaitannya dengan permainan kuasa anggaran atau kepala daerah,” ungkapnya.