Hari Anti Penyiksaan 2022, Tren di Sumut Makin Kelam

2. Polisi belum mematuhi aturan dalam Perkap No 8 Tahun 2009

Kata Rahmat, angka penyiksaan ini bisa terus diminimalisir jika polisi menerapkan instrumen yang ketat. Polisi sesungguhnya, sudah memiliki Perkap No. 8 tahun 2009 Tentang Implementasi HAM yang membatasi ruang gerak pelanggaran HAM dalam tindakan mereka.

“Tetapi tetap saja mengejar pengakuan dengan menyiksa masih menjadi cara untuk mengungkap kasus. Padahal indonesia sudah sejak 24 tahun lalu meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Tapi tetap saja penyiksaan, penangan dan pencegahan praktek penyiksaan masih jauh dari harapan,” tukasnya.

Penggunaan kekuatan dengan motif penegakan hukum, kata Rahmat, tidak dilakukan secara akuntabel. Ini justru berimplikasi pada ketidakjelasan tafsir tindakan tegas dan terukur. Menabrak prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas yang harusnya selalu dijunjung tinggi oleh kepolisian. Hal ini diperparah dengan lemahnya peran pengawasan eksternal melalui peran lembaga Negara lain seperti Komnasham dan Kompolnas.

“Dari banyak laporan kasus, peran Komnasham, LPSK, Kompolnas, hingga Ombudsman untuk mendorong pencarian keadilan kasus penyiksaan semakin hari justru kami rasakan semakin meredup,” tegasnya.