Food Estate Humbahas Disebut Bisa Jadi Percontohan, Fakta di Lapangan?

2. KontraS sebut food estate harus dikaji lebih dalamoleh pemerintah

Sebelumnya KontraS Sumut yang melakukan kajian di food estate Humbahas banyak menemukan polemik di kawasan itu. Pemerintah pun didesak melakukan kajian mendalam. Jangan sampai, Proyek Strategis Nasional ini justru potensial menghadirkan konflik berkepanjangan.

Koordinator KontraS Sumut Amin Multazam mengatakan, persoalan mendasar adalah soal penerimaan masyarakat dalam memandang pembangunan Food Estate. Di Desa Riaria misalnya, sekalipun masyarakat dengan senang hati menyambut kebijakan tersebut, namun tetap saja potensi lahirnya persoalan baru sangat besar. Beberapa persoalan yang sudah ditabulasi antara lain, soal penentuan tapal batas lahan yang disertifikatkan, aturan pengelolaan yang sepenuhnya bergantung pada instruksi Pemerintah, hingga berubahnya pola pertanian masyarakat dari kemenyan, andaliman menjadi kentang, bawang merah dan bawang Putih.

“Selama ini masyarakat hidup dari tanaman kemenyan dan andaliman dengan metode pengambilan hasil dua minggu sekali. Berubahnya jenis tanaman memaksa masyarakat harus setiap hari turun ke lahan. Perbedaan pola bertani secara mendadak tentu berpengaruh pada kinerja dan hasil yang diharapkan,” kata Amin.

Masyarakat pun  seakan tidak berdaulat di tanahnya sendiri. Meskipun masyarakat merupakan pemilik lahan, namun mereka tidak bisa mengambil kebijakan sendiri. Pengambilan keputusan dan proses pengelolaan tanaman harus menyesuaikan dengan skema Food Estate. Mulai dari jenis tanaman, sumber bibit, pupuk, hingga peyaluran hasil panen telah ditentukan dari Kementerian Pertanian ataupun Pemerintah Kabupaten.

Penelusuran KontraS Sumut pada Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta menunjukkan, rencana pembangunan Food Estate dalam skala besar justru ditenggarai sebagai salah satu penyebab berkurangnya luasan hutan adat mereka. Terbitnya SK.8172/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2020 Tentang Penetapan Hutan Adat Tombak Hamijon Seluas 2.393,83 menimbulkan tanda tanya besar. Luas hutan adat yang mereka terima jauh menyusut dari usulan awal yang mencapai 6.000 Hektar.

“Munculnya berbagai polemik itu disebabkan pemerintah tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan pembangunan Food Estate. Proses penentuan lahan, sosialisasi dan persipan penanaman pun dilakukan tidak lebih dari 5 bulan,” ungkapnya.