Kasus Kredit Macet, Hakim Kabulkan Mujianto Jadi Tahanan Kota

2. Surat dakwaan yang menjerat Mujianto dengan pasal korupsi dan pencucian uang sudah memenuhi prosedur UU

Sementara itu, JPU Resky Pradana menguraikan surat dakwaan yang menjerat Mujianto dengan pasal korupsi dan pencucian uang sudah memenuhi prosedur Undang-Undang.

"Surat dakwaan JPU yang dibacakan dua pekan lalu sudah memenuhi unsur Pasal 143 KUHP tentang sah tidaknya surat dakwaan," kata Rezky.

Oleh karena itu, eksepsi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa surat dakwaan kabur, tidak cermat harus ditolak.

JPU juga mengatakan majelis hakim melanjutkan persidangan dengan memeriksa saksi-saksi. Sebelumnya, penasihat hukum terdakwa, Surepto Sarpan dalam eksepsinya, menyebutkan bahwa surat dakwaan JPU yang menjerat terdakwa pasal pencucian uang dan korupsi itu tidak memenuhi unsur Pasal 143 KUHAP.

Alasannya, perbuatan yang dituduhkan tidak ada hubungannya dengan terdakwa Mujianto baik tentang kesalahan prosedur pengajuan kredit di bank sehingga menimbulkan kredit macet. 

Menurutnya, antara Canakya dan Mujianto memang pernah mengikat perjanjian jual beli tanah untuk membangun perumahan Takapuna Residence di Jalan Kapten Sumarsono Medan. Saat itu, Canakya membeli tanah milik Mujianto seharga Rp45 miliar dengan cicilan.