Ketua KPK Nilai Ada Kejanggalan Data Kemiskinan Sumut dengan Bansos

2. KPK menilai ada ketidaksesuaian data antara data kemiskinan Sumut dengan bansos yang diterima

Firli juga mengatakan bahwa, KPK telah membuat aplikasi Jaga Bansos, untuk memudahkan dalam pengawasan anggaran kepada masyarakat yang tak menerima Firli menilai bahwa ada kejanggalan pada anggaran dan data kemiskinan termasuk di Sumut. Hal ini telah disampaikannya kepada gubernur untuk ditindaklanjuti.

“KPK juga sudah membuat aplikasi gagal bansos, apabila masyarakat yang tidak menerima khususnya kualitas berkurang itu kita terima. Tapi yang pasti besok saya akan cek, karena jumlah yang akan menerima bansos di Sumatra Utara kurang lebih 643.175 ribu. Seperti itu data yang saya terima dari Menteri Sosial. Sementara orang miskin di Sumatra Utara ada 1.250 ribu orang artinya ada yang tidak masuk, dan ini tadi saya sudah sampaikan kepada gubernur. Ini adalah pekerjaan gubernur, bupati dan kepala daerah,” ungkapnya.