Terkait Dana Desa, Bupati Tapteng Dilaporkan ke Polda Sumut

2. Berbekal investigasi tersebut Rico dkk melaporkan dugaan penyelewengan itu ke Polda Sumut

Tidak berhenti di situ saja, Rico bersama rekan-rekannya pun kemudian melaporkan dugaan penyelewengan dana desa Kabupaten Tapteng tersebut ke Polda Sumut pada 23 April 2021.

Terkait itu, mereka melaporkan Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani dan Kepala Dinas PMD dengan melampirkan hasil temuan mereka dalam satu bundel laporan setebal 500-an lembar.

Rico menduga ada pengkondisian dari oknum Pemkab Tapteng terkait pengadaan Alkes dan barang lainnya. Bahkan dia menduga ada titipan pengadaan dari oknum untuk dimasukkan ke program desa.

"Kami laporkan Bupati dan Kepala PMD. Laporannya dugaan korupsi terkait dana desa tahun 2020, ada dugaan keterlibatan pejabat Tapteng. Sesuai aturan pemerintah bahwa kita (masyarakat) ikut serta dalam memberantas korupsi. Kita menginginkan negara ini agar lebih bagus lagi, bebas dari korupsi. Kita tunggu juga proses di penegak hukum," pungkas Rico.

3. Bupati Tapteng menjelaskan alasan dana dikembalikan ke kas desa

Sementara itu, Bupati Tapteng Bakhtiar Sibarani memberikan penjelasan kepada awak media. Menurutnya, terkait penggunaan dana desa itu adalah kewenangan dari pihak desa.

"Terkait dana Alkes, kontraktornya sudah mengambilkan keuangan negara, kan dipendampingan desa ada jaksa," terang Bakhtiar.

Dia pun menjelaskan kenapa dana tersebut dikembalikan ke kas desa. Dijelaskannya, bahwa ternyata nilai pengadaan anggaran yang lalu tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang.