Holding PLN Dipertanyakan, Disebut Berpotensi Melawan Hukum 

2. Restrukturisasi PLN ada potensi melawan hukum

Pembentukan Holding atau subholding ini juga harusnya membuat Serikat Pekerja PLN bereaksi. "Kan akan ada perubahan status kepegawaian PLN. Kita dorong serikat pekerja PLN untuk menggelar aksi. Pasti masyarakat dukung. Banyak masyarakat yang menolak holding PLN ini," seru Sutrisno.

Sementara ahli hukum Dr. Redyanto Sidi Jambak mengungkapkan tindakan restrukturisasi atau holding PLN ada potensi melawan hukum.

“Saya membaca arah holding ini adalah privatisasi (penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain). Padahal menurut undang-undang bumi air dan segala isinya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Redyanto.

Redy menambahkan, sepanjang tujuannya untuk kemakmuran rakyat ya silakan saja, tapi kalau memperjualbelikan dengan tujuan untuk memperkaya, memberikan kesempatan kepada orang lain, atau koporasi maka akan jatuh pada tindak pidana korupsi.

Amanat Pasal 77 UU BUMN, ada perseroan yang tidak dapat diprivatisasi hanya boleh dikelola BUMN, persero di bidang pertahanan, persero yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, serta persero di bidang sumber daya alam, termasuklan PLN.

“Nah ini dilarang untuk diprivatisasi. Jadi hati-hati. Apalagi ada UU Ketenagalistrikan, yang spesifik disebutkan dalam undang-undang tersendiri. Jadi holding PLN ini terindikasi melawan hukum,” ungkap Redyanto.

Dia mengatakan bahwa dalam undang-undang BUMN, salah satu tujuan restrukturisasi adalah untuk memudahkan pelaksanaan privatisasi. Hal tersebut sangat bertentangan jika PLN melakukan restrukturisasi holding.

"Segala terobosan yang dilakukan, misalnya mengelola energi dari sampah. Silakan saja. Tapi jangan sampai kepemilikan dari unit atau badan usaha beralih kepada swatsta, apalagi dijual. Karena saya dengar mengarah kepada saham. Ini berbahaya untuk negara. Sudah cukup aset negara yang lalu lepas kepada swasta,” ungkapnya.