Guru Fungsional Diberhentikan, DPRD Simalungun Ajukan Hak Interpelasi

2. Diharapkan tanggal 15 Agustus pengajuan Interplasi sudah terjawab

Kata mantan jurnalis ini, hak interpelasi yang mereka usulkan diyakini sudah bisa terjawab tanggal 15 Agustus 2019, usai rapat paripurna KUA PPS Tahun Anggaran 2020. "Di sana akan ada keputusan apakah ditindaklanjuti atau tidak," ucapnya dengan menegaskan bahwa persoalan guru fungsional yang diberhentikan dari jabatannya tidak bisa dipandang sebelah mata.

Dijelaskan, selain berdampak terhadap proses pendidikan, menimbulkan kegaduhan, kebijakan Bupati juga dinilai tidak seluruhnya dapat dibenarkan karena terabainya beberapa pertimbangan, antara lain, guru yang sudah mengabdi lebih dari 20 tahun dan mereka yang sudah berusia lebih dari 50 tahun.

"Dalam menyikapi Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, termasuk surat ederan menteri. Usia 50 dan masa mengabdi 20 tahun dikecualikan terhadap kualifikasi akademik," ucapnya.

3. Kebijakan Bupati dinilai terburu-buru

Dadang menegaskan, Surat Keputusan  (SK) yang dikeluarkan Bupati untuk memberhentikan guru fungsional dari jabatannya terkesan terburu-buru dan dinilai sarat dengan aroma-aroma kepentingan tertentu.

"Memang secara aturan benar dan kita setuju kualifikasi terhadap guru itu harus diterapkan karena itu akan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun aturan pengecualian tidak boleh diabaikan" terangnya.