Warga Minta LSM Jangan Lagi Provokasi Petani dengan Isu Tanah Adat
Konflik tidak akan terjadi jika tidak diboncengi LSM
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Humbahas, IDN Times - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di sekitar Toba diimbau tidak lagi melakukan provokasi para petani dan masyarakat dengan isu tanah adat.
Hal ini disampaikan Pinus Sitanggang melihat kondisi masyarakat dan petani desa Natumingka Kecamatan Bobor, Kabupaten Toba, yang berselisih paham dengan perusahan pulp PT. Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL). Ia juga pernah didampingin oleh LSM di sekitar Toba untuk menentang PT TPL.
“Menurut saya isu tanah adat yang selalu dibawa hasilnya tidak pernah selesai dan tuntas. Cukuplah saya yang merasakan kerugian ini. Hampir 10 tahun LSM mendampingi kelompok tani kami, isunya selalu soal tanah adat tapi tidak pernah tuntas hasilnya. Masyarakat yang akhirnya selalu menjadi korban, bahkan dengan sengaja dibentrokkan kepada pihak swasta yakni TPL,” ungkap Pinus Sitanggang ketika dikonfirmasi, Kamis (10/6/2021).
Baca Juga: 7 Upacara Adat Batak yang Harus Diketahui Milennials
1. Selalu berakhir dengan konflik
Pius Sitanggang mengaku tahun 2009 adalah awal mula dirinya membentuk Kelompok Tani Hutan Marsada, Desa Simataniari Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).
Saat itu kelompok tani mereka didampingi oleh pihak ketiga yakni LSM. Menurutnya kelompok tani hutan dibentuk untuk mempertahankan tanah adat tanpa bukti kepemilikan lahan yang sah.
Lebih jauh Pius Sitanggang mengungkapkan isu soal tanah adat memang menjadi fokus LSM ketika itu. Hanya dengan mengandalkan bukti dari peninggalan eks tanaman secara turun temurun, petani dan masyarakat diajak untuk melakukan penolakan kehadiran perusahaan yang mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam hal ini TPL, dan berakhir dengan konflik.
Baca Juga: Kadis Kehutanan Tak Tahu Dasar Masyarakat Natumingka Klaim Tanah Adat