Rio Capella: KPK Jadi Lembaga Pesanan untuk Menetapkan Koruptor 

1. Rio dituduh KPK menghentikan kasus Gatot

Patrice Rio mengakui sepanjang kasus berjalan ia melihat banyak cacat hukum yang terjadi dan dilakukan KPK. Namun menurutnya yang lebih menarik adalah hal di luar hukum.

"Pertama, bahwa dalam setiap rezim pasti ada label yang dipakai untum mendown grade lawan politik atau orang yang tidak disukai dalam lembaga. Di zaman orde lama, dengan meletakkan labeling tentara revolusioner. Zaman orde baru dengan melabeli seseorang dengan tidak anti PKI, tidak bersih diri, dll. Saat ini setelah reformasi, labeling paling mudah dengan memasang label koruptor. Maka patut diduga menyadap itu (yang dilakukan KPK) adalah pesanan. Karena menyadap orang tanpa ada pidananya itu seperti fasis, tidak ada privasi," ungkapnya.

Kemudian dilakukan operasi tangkap tangan untuk dipermalukan dan melekatkan label koruptor pada seseorang. Hal ini bukan tanpa alasan, menurut RIo ia juga pernah mengalaminya sendiri. Ia dituduh KPK menghentikan kasus Gatot, kemudian terlibat menghentikan proses hukum Evi Diana yang hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Kemudian terjadilah OTT Gatot. Saya juga diperiksa ditanyakan terkait suap Gatot. Jadi proses awalnya (KPK) mencari orangnya dulu yang tidak disukai, dicari kesalahannya, mencari kesalahan. Makanya KPK cari jalan pintas dengan menyadap, kalau penyelidikan butuh waktu yang lama. Jadi menurut saya kasus DPRD Sumut itu menjadi sebuah kapitalisasi politik yang dilakukan Novel Baswedan dkk. Ketika sepi pemberitaan OTT sepi, maka Sumut diambil dua, kemudian kalau sepi lagi berita, diambil lagi dua, jadi kelihatan KPK bekerja. Namun aneh kasus Evi Diana kok malah dihentikan," jelasnya.