Sawit Ilegal di Leuser Ditebang, Petani Minta Diganti Pohon Buah demi Sekolah Anak

Penertiban ratusan hektare lahan di dalam TNGL ini dieksekusi oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Kepala BBTNGL, Subhan, menegaskan bahwa langkah tersebut ditempuh untuk mengembalikan fungsi awal kawasan konservasi yang seharusnya steril dari aktivitas ilegal.

"TNGL adalah habitat bagi empat spesies kunci, badak, harimau, gajah dan orangutan. Fungsi itu yang kita pulihkan," kata Subhan, Kamis (12/11/2026).

Seiring berjalannya penertiban dan sosialisasi lintas pemerintahan hingga ke tingkat camat serta kepala desa, sebagian besar penguasa lahan sawit ilegal di dalam kawasan TNGL memilih menyerahkan kebunnya secara sukarela.

Tercatat ada 15 pemilik lahan kategori aktor intelektual yang telah menyerahkan penguasaan lahannya, yakni S (29,02 hektare), J (20,37 hektare), J (16,87 hektare), J (15 hektare), BT (11,4 hektare), HS (10,78 hektare), A (9,3 hektare), H (4 hektare), AB (3,83 hektare), SA (3,51 hektare), S (2,5 hektare), T (2,3 hektare), HM (2 hektare), SD (2 hektare), dan E (1,49 hektare).

Di tingkat tapak, Ketua KTHK Mitra Alam, Farijan, menyatakan kelompoknya berkomitmen penuh mendukung pemusnahan tanaman sawit ilegal sejak menjalin kemitraan dengan pengelola TNGL. Menurutnya, kemunculan kebun sawit di sejumlah titik tersebut memang sudah ada jauh sebelum kelompok kemitraan masyarakat terbentuk.

Kendati sepakat aturan ditegakkan, Farijan memohon agar Kementerian Kehutanan dan BBTNGL memfasilitasi bibit tanaman pengganti yang memiliki nilai jual ekonomi. Bagi petani lokal, hasil kebun adalah tumpuan utama untuk membiayai kebutuhan rumah tangga hingga pendidikan anak.

"Kami sepakat aturan ditegakkan. Cuma dengan satu pertimbangan, kami mohon kepada pihak Kementerian Kehutanan agar kepentingan masyarakat juga dipertimbangkan. Sebisa mungkin, kita utamakan tanaman yang bisa menghasilkan untuk kehidupan masyarakat setempat," kata Farijan, Minggu (15/11/2026).

Ia menambahkan bahwa keberlangsungan ekonomi petani di sekitar hutan tidak boleh terputus pascapenertiban sawit.

"Bagaimanapun anak kami juga perlu sekolah, perlu pendidikan. Jadi, mohonlah difasilitasi kepentingan kami petani lokal di sini dengan tanaman-tanaman produksi yang nilainya ada untuk ekonomi kami," ujarnya.

Harapan petani terhadap tanaman produktif bukan tanpa bukti. Selama ini, KTHK Mitra Alam telah menanam pohon durian yang kini mulai berbuah, sekaligus mengembangkan jeruk siam madu secara mandiri karena masa panennya jauh lebih cepat dibandingkan tanaman buah lainnya.

"Alhamdulillah, sekarang durian di KTH Mitra Alam sudah mulai berbuah. Jeruk siam madu juga kami kembangkan sendiri. Kami buat sendiri bibitnya, okulasi sendiri, sambung pucuk sendiri," jelasnya.

Farijan juga memaklumi jika proses penertiban dan pemulihan kawasan hutan membutuhkan waktu panjang akibat keterbatasan anggaran pemerintah. Ia hanya berharap masyarakat tetap dilibatkan lewat skema kemitraan yang sesuai dengan regulasi terbaru.

"Kami tetap komitmen. Kami juga paham mengenai pemusnahan tanaman ilegal dalam kawasan, terutama sawit. Pemerintah juga punya batasan anggaran, jadi kami maklum kenapa ini bisa jadi bertele-tele," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BBTNGL Subhan memastikan bahwa masyarakat sekitar tetap dilibatkan secara penuh mulai dari tahap pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan, disertai bantuan penyediaan bibit. Namun, BBTNGL merancang pemulihan lahan bekas sawit ilegal itu menggunakan jenis tanaman kehutanan asli dan endemik setempat.

"Pemulihan ekosistem disiapkan melalui perencanaan teknis, penggunaan jenis tanaman asli yang sesuai dengan kondisi setempat, serta pemeliharaan dan pemantauan berkelanjutan," tutup Subhan.