ilustrasi pajak (magnific.com/rawpixel-com)
Revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan untuk menyelaraskan aturan daerah dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023. Penyesuaian itu juga mengikuti penataan struktur organisasi perangkat daerah.
Yang menjadi sorotan adalah jaminan agar lonjakan target PAD tidak mencekik warga. Pemprov menegaskan penetapan tarif harus berpijak pada dasar hukum yang jelas, pelayanan nyata, nilai aset, hingga kemampuan ekonomi masyarakat.
"Kebijakan optimalisasi PAD harus tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, daya beli, keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta iklim investasi di Sumatera Utara," jelas Surya.
Aturan baru itu turut menyentuh opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai bagian dari restrukturisasi hubungan keuangan provinsi dengan kabupaten/kota. Pemerintah bersama Tim Pembina Samsat mengklaim bakal memperkuat sosialisasi dan transparansi rincian tagihan agar warga memahami skema pungutannya.
Merespons masukan fraksi terkait penyesuaian tarif, Pemprov membuka ruang insentif fiskal. Mulai dari pengurangan, keringanan, pembebasan, hingga penundaan pembayaran pajak dan retribusi sesuai syarat yang berlaku.
Sementara untuk penambahan objek retribusi baru, Pemprov memastikan tidak akan memukul rata penerapannya tanpa dukungan fasilitas, sumber daya manusia, dan sistem administrasi yang memadai.
"Penerapannya akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing perangkat daerah dengan tetap mengutamakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan publik," ujarnya.