Medan, IDN Times -Provinsi Sumatera Utara secara resmi dibentuk pada tanggal 15 April 1948 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Sumatera. Sejak pembentukannya hingga tahun 2026, tercatat 20 tokoh telah menduduki jabatan Gubernur Sumatera Utara dengan latar belakang dan tantangan kepemimpinan yang beragam sesuai konteks jamannya.
Berikut profil singkat gubernur berdasarkan periode pemerintahan.
Periode awal ini ditandai dengan upaya penataan pemerintahan pasca-Revolusi Kemerdekaan serta dinamika politik nasional.
Sutan Mohammad Amin Nasution (1948–1949; 1953–1956)
Menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara pertama. Beliau merupakan lulusan Rechtshoogeschool Batavia dan pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada masa kepemimpinannya, diletakkan fondasi birokrasi pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Setelah menyelesaikan tugas sebagai gubernur, beliau dipercaya menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Menteri Agraria pada Kabinet Republik Indonesia.
Ferdinand Lumban Tobing (1949–1950)
Seorang dokter yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Fokus utama pemerintahannya adalah pemulihan stabilitas wilayah pasca-Agresi Militer Belanda II.
Abdul Hakim Harahap (1951–1953)
Tokoh Masyumi dan Muhammadiyah yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar guna mendukung konektivitas antar-daerah.
Zainal Abidin (1956–1960)
Birokrat yang memimpin pada saat gejolak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) berlangsung di Sumatera. Peran beliau krusial dalam menjaga kondusivitas wilayah Sumatera Utara.
Selanjutnya, dalam periode demokrasi terpimpin terhitung sejak tahun 1960 hingga 1966. Yakni:
Raja Junjungan Lubis (1960–1963)
Pada masa jabatannya, dilakukan penuntasan terhadap sisa-sisa gerakan DI/TII di wilayah Sumatera Utara. Pembangunan difokuskan pada sektor irigasi dan infrastruktur pertanian. Didampingi oleh Wakil Gubernur Raja Syahnan.
Eny Karim (1963)
Menjabat sebagai pejabat sementara selama 98 hari.
Ulung Sitepu (1963–1965) dan Roos Telaumbanua (1965–1967)
Kedua gubernur ini memimpin pada masa transisi politik nasional. Ulung Sitepu, yang berasal dari ABRI–AD, menjabat pada periode Peristiwa G30S/PKI. Sementara itu, Roos Telaumbanua, tokoh Partai Kristen Indonesia (Parkindo) asal Nias, berfokus pada pemulihan kondisi sosial-politik pasca-peristiwa 1965.
Periode ini dicirikan oleh kepemimpinan dari kalangan ABRI dengan masa jabatan yang relatif panjang serta penekanan pada pembangunan fisik.
Marah Halim Harahap (1967–1978)
Menjabat selama 11 tahun dan dikenal sebagai pelopor pembangunan di Sumatera Utara pada era Orde Baru. Capaian signifikan meliputi pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan hingga ke tingkat kabupaten.
Edward Wellington Pahala Tambunan (1978–1983)
Melanjutkan program pembangunan dengan titik berat pada program transmigrasi dan pengembangan sektor perkebunan.
Kaharuddin Nasution (1983–1988)
Pada periode ini, dilaksanakan pembangunan Stadion Teladan dan pengembangan Bandar Udara Polonia sebagai gerbang utama Provinsi Sumatera Utara.
Raja Inal Siregar (1988–1998)
Selama 10 tahun masa jabatannya, dilaksanakan program industrialisasi melalui pengembangan kawasan industri di wilayah Medan, Binjai, dan Deli Serdang.
Sejak tahun 2005, Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah.
Rizal Nurdin (1998–2005)
Memimpin Provinsi Sumatera Utara pada masa krisis moneter dan transisi reformasi. Beliau wafat dalam kecelakaan Pesawat Mandala Airlines RI 091 di Kota Medan pada tahun 2005.
Rudolf Pardede (2006–2008)
Menggantikan Rizal Nurdin untuk melanjutkan sisa masa jabatan. Fokus kebijakan diarahkan pada pemulihan ekonomi dan kepercayaan publik.
Syamsul Arifin (2008–2011) dan Gatot Pujo Nugroho (2011–2015)
Kedua gubernur ini diberhentikan dari jabatannya sebelum masa periode berakhir karena tersandung permasalahan hukum.
Tengku Erry Nuradi (2016–2018)
Mengusung program “Sumut Paten” dengan penekanan pada perbaikan kualitas pelayanan publik.
Edy Rahmayadi (2018–2023)
Program prioritas pada masa kepemimpinan beliau adalah percepatan perbaikan infrastruktur jalan provinsi serta pengembangan Danau Toba sebagai destinasi sport tourism melalui penyelenggaraan kegiatan berskala internasional.
Masuk dalam periode terkini dari tahun 2023 hinggasaat ini, yang memimpin Gubernur Sumut, yakni:
Hassanudin (2023–2025)
Menjabat sebagai Penjabat Gubernur. Tugas utama yang diemban adalah menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
Muhammad Bobby Afif Nasution (2025–sekarang)
Dilantik pada 20 Februari 2025 sebagai Gubernur Sumatera Utara ke-21. Pada saat pelantikan, beliau berusia 33 tahun dan tercatat sebagai gubernur termuda sepanjang sejarah Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Wali Kota Medan periode 2021–2025.
Visi yang diusung adalah “Sumut Berkah” dengan program prioritas pada hilirisasi sektor pertanian, digitalisasi birokrasi, dan percepatan pengembangan pariwisata kawasan Danau Toba. Didampingi oleh Wakil Gubernur Surya.
Dalam kurun waktu 78 tahun, pola kepemimpinan di Sumatera Utara mengalami tiga fase utama: pertama, fase peletakan dasar pemerintahan oleh kalangan sipil dan teknokrat pada 1948–1966; kedua, fase pembangunan fisik yang masif oleh kalangan militer pada 1967–1998; dan ketiga, fase demokratisasi dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik pada 1998 hingga saat ini.
Setiap gubernur menghadapi tantangan yang spesifik sesuai konteks zamannya, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Sumatera Utara yang “Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya”.