Pemulihan Sibayak yang Dirusak Harus Ikuti Standar Konservasi

Onrizal menilai penanaman kembali di lereng Sibayak harus disertai pengendalian erosi, perbaikan aliran air, dan pemantauan tumbuhan asli.
Alasan pembukaan jalur untuk kendaraan evakuasi diminta diuji bersama petugas penyelamat dan pemandu di medan sebenarnya.
Pemprov Sumut didesak membuka peta, dasar persetujuan, jejak pekerjaan, serta sumber anggaran proyek di Sibayak.
Medan, IDN Times – Pakar Kehutanan Universitas Sumatra Utara (USU), Onrizal, mendesak pengelola Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan memulihkan lereng Gunung Sibayak sesuai standar restorasi kawasan konservasi. Arahan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution untuk menanami kembali jalur bekas alat berat itu dalam sepekan dinilai baru menjadi langkah awal.
“Penanaman bibit semata tidak cukup menjawab kerusakan di lapangan. Pemulihan wajib disertai pengendalian erosi, perbaikan pola aliran air, serta pemantauan tumbuhan asli di area terdampak,” ujar Onrizal Sabtu (21/11/2026).
Sebelumnya, Bobby sempat meninjau langsung lokasi pembukaan lahan pada 18 November dan meminta Inspektorat memeriksa kepala unit pengelola dua hari berselang.
1. Penanaman terancam sia-sia tanpa kendalikan erosi dan ikuti standar restorasi

Potret ekskavator di gunung Sibayak. (tangkapan layar) Salah satu pekerjaan paling mendesak bukan langsung menancapkan bibit, melainkan menelusuri ke mana air hujan mengalir sejak lereng dibuka. Pengelola harus memastikan apakah aliran air tersebut menyeret tanah ke bagian bawah.
“Kalau setiap hujan tanah masih terbawa ke bawah, bibit yang sudah ditanam pun sulit tumbuh. Ikuti dulu aliran airnya sampai ke tempat keluar, lalu tangani bagian yang terkikis. Di tempat tumbuhan asli sudah mulai kembali, beri ruang supaya terus tumbuh. Di bagian lain, penanaman mungkin diperlukan,” ujar peneliti di Center for Tropical Biodiversity Conservation USU itu.
Secara regulasi, Permenhut P.48/Menhut-II/2014 telah membedakan pemulihan melalui mekanisme alam, rehabilitasi, dan restorasi. Aturan tersebut juga membuka ruang penggunaan teknik konservasi tanah demi menopang pemulihan ekosistem.
Sementara di level teknis, pedoman IUCN untuk kawasan konservasi dan standar Society for Ecological Restoration edisi 2026 memberi acuan memilih ekosistem pembanding serta menilai perkembangannya secara berkala. Di Sibayak, pengelola bisa membandingkan lereng yang terlanjur dibuka dengan area utuh pada ketinggian, kemiringan, dan kondisi tanah serupa.
Jika area pembanding di sekitar kawah berupa hamparan vegetasi rendah, sasaran pemulihannya pun wajib menyesuaikan kondisi asli tersebut. Bukan asal tanam.
2. Dalih jalur kendaraan evakuasi diminta diuji langsung bersama tim penyelamat

Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution meminta jalur baru yang dibuka di kawasan Gunung Sibayak ditutup dan ditanami pohon kembali. Diketahui, jalur baru itu sempat dibuka UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut ternyata masuk wilayah hutan konservasi. (Dok. Pemprov Sumut) Sebelumnya, pengelola kawasan mengklaim pengerahan ekskavator bertujuan memperlebar jalan setapak bagi kendaraan evakuasi. Namun, hasil tinjauan Gubernur Bobby Nasution pada 18 November justru mendapati adanya bagian yang benar-benar baru dibuka.
Onrizal pun mengusulkan agar dalih kebutuhan akses kendaraan itu tidak berhenti pada klaim sepihak. Pengujian langsung perlu dilakukan di medan sebenarnya bersama petugas penyelamat dan pemandu setempat.
“Kalau kendaraan masuk lebih jauh, berapa menit yang bisa dihemat? Bandingkan di medan yang sama dengan waktu membawa korban memakai tandu ke titik jemput yang sudah ada. Hasilnya bisa membantu menentukan sampai di mana kendaraan perlu masuk dan bagian mana yang bisa dipulihkan,” kata Onrizal.
3. Pemprov Sumut didesak buka peta jalur, dasar izin, hingga sumber anggaran

Pemandangan jalur pendakian Gunung Sibayak di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, dengan lanskap pegunungan di sekitarnya.(IDN Times/Prayugo Utomo) Tak hanya soal teknis pemulihan di lereng gunung, transparansi proyek tersebut juga jadi sorotan. Wakil Ketua Forum Kehutanan Daerah (FKD) Sumatra Utara itu mendesak Pemprov Sumut membuka seluruh dokumen terkait pekerjaan di Sibayak.
Mulai dari peta jalur lama, jejak pekerjaan di lapangan, dasar persetujuan, hingga sumber dananya.
Langkah itu kian mendesak menyusul informasi mengenai adanya izin sarana penunjang wisata alam di Gunung Sibayak. Apakah jalur yang dikeruk alat berat beririsan dengan areal izin tersebut masih harus dibuktikan lewat pencocokan peta dan dokumen resmi.
Onrizal menegaskan, publik berhak mengetahui proses pemulihan secara terukur sebelum kawasan kembali diakses.
“Warga perlu tahu apa yang sudah dikerjakan dan siapa yang bertanggung jawab. Setelah hujan, tunjukkan apakah alur erosi bertambah, apakah tanah masih hanyut, dan apakah tumbuhan asli mulai kembali. Umumkan hasilnya sebelum memutuskan bagian mana yang siap dibuka kembali,” pungkasnya.
















