BAKUMSU: 63 Kasus Pelanggaran HAM di Sumut Libatkan Negara

Dari 116 peristiwa yang didokumentasikan BAKUMSU, sebanyak 49 kasus atau 42,2 persen disebut dilakukan oleh aktor negara. Aktor tersebut mencakup polisi, TNI, ASN, pejabat, hingga institusi peradilan.

Sementara 14 kasus lainnya atau 12,1 persen dikategorikan sebagai keterlibatan negara melalui kolaborasi, pembiaran (omission), atau tindakan bersama aktor non-negara seperti korporasi dan kelompok premanisme.

“Tingginya angka tersebut menunjukkan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan persoalan impunitas masih menjadi hambatan dalam penegakan hukum di Sumatra Utara,” ujar Tommy Sinambela, Staf Studi dan Advokasi BAKUMSU dalam keterangan tertulisnya pada, Senin (7/9/2026).

Sebaran kasus paling banyak berada di Kota Medan dengan 53 peristiwa atau 45,7 persen dari keseluruhan kasus. Berikutnya Deli Serdang dan Asahan masing-masing tujuh kasus, serta Labuhanbatu Utara enam kasus.

Berdasarkan kategori hak, dugaan pelanggaran Hak Sipil dan Politik (Sipol) mendominasi dengan 86 kasus atau 74,1 persen. Sementara pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) tercatat 17 kasus atau 14,7 persen, dan kombinasi Sipol-Ekosob sebanyak 13 kasus atau 11,2 persen.

Salah satu isu terbesar dalam catatan BAKUMSU adalah kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, dan kerentanan anak. BAKUMSU mencatat 27 kasus atau 23,3 persen dari seluruh peristiwa.

Lembaga tersebut menyoroti kasus kekerasan seksual terhadap anak yang disebut terjadi di sejumlah daerah, termasuk Karo dan Serdang Bedagai. BAKUMSU juga mencatat kasus dugaan pencabulan terhadap puluhan siswi SD di Deli Serdang serta sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, BAKUMSU mencatat kasus yang melibatkan kelompok disabilitas serta persoalan perempuan dan anak dalam sistem peradilan pidana.

Isu lain yang disorot adalah konflik agraria. BAKUMSU mencatat sembilan kasus konflik agraria dan perampasan ruang hidup, tetapi menilai dampaknya dapat menjangkau ratusan keluarga.

Dalam catatannya, BAKUMSU menyinggung konflik masyarakat di Padang Halaban, Kabupaten Labuhanbatu Utara, serta dugaan kekerasan terhadap warga yang mempertahankan lahan. BAKUMSU juga menyoroti kasus yang disebut melibatkan Luis David Hutabarat dan warga lainnya di wilayah yang diklaim berada di areal HGU PT Agrinas Palma Nusantara (APN).

BAKUMSU juga menempatkan persoalan Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya sebagai salah satu episentrum konflik agraria. Lembaga tersebut menyebut adanya penggusuran, pembongkaran fasilitas, kriminalisasi, hingga ketegangan antara warga dan pihak perusahaan serta aparat.

Selain kekerasan dan konflik lahan, BAKUMSU mencatat 24 kasus atau 20,7 persen berkaitan dengan perburuhan, eksploitasi, dan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Catatan tersebut mencakup dugaan PHK sepihak, persoalan upah, dugaan pemberangusan serikat pekerja, hingga persoalan pekerja migran. BAKUMSU juga mengutip data Polri yang menyebut SumatraUtara menjadi provinsi dengan jumlah korban TPPO tertinggi dalam periode 2024 hingga Februari 2026.

Di sisi lain, kebebasan pers dan ruang sipil juga menjadi perhatian. BAKUMSU mencatat 12 kasus yang berkaitan dengan kebebasan pers dan ruang sipil, termasuk dugaan intimidasi terhadap jurnalis, teror, pelaporan balik, serta pembatasan aktivitas masyarakat sipil.

BAKUMSU juga mencatat 32 kasus atau 27,6 persen terkait penundaan perkara berlarut, pembiaran, dan hambatan akses keadilan. Sementara kasus kekerasan fisik, penyiksaan, dan penodongan yang melibatkan oknum aparat disebut mencapai 15 kasus atau 12,9 persen.

“BAKUMSU mendesak Kapolda Sumut menghentikan praktik undue delay, mengevaluasi kinerja penyidik, dan mengusut dugaan keterlibatan aparat dalam konflik dengan masyarakat,” ujarnya.

BAKUMSU juga meminta Pangdam I/Bukit Barisan menarik personel BKO TNI dari konflik agraria, memproses dugaan kekerasan terhadap warga sipil, serta menghentikan pendekatan militeristik dalam ruang sipil.

Untuk pemerintah dan legislatif, BAKUMSU mendorong pembentukan layanan cepat penanganan kekerasan seksual dan anak, perlindungan kelompok rentan, penyelesaian konflik agraria, serta pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

Sementara kepada LPSK dan Komnas HAM, BAKUMSU meminta perlindungan bagi korban, saksi, jurnalis, dan pembela HAM yang menghadapi kriminalisasi, intimidasi, maupun ancaman keselamatan.

“Rangkaian peristiwa yang mereka dokumentasikan sepanjang semester pertama 2026 bukan sekadar kejadian insidental, melainkan menunjukkan persoalan struktural dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Sumatra Utara,” pungkasnya.