Tidak Boleh Menikah, Pasangan Sesama Jenis Gugat Pemerintah Jepang

"Kami diberitahu bahwa mereka tak bisa menerima pendaftaran karena kami berdua adalah perempuan," kata Ogawa. Padahal, lanjutnya, saat itu ada sejumlah pasangan heteroseksual yang juga sedang mengantri untuk mendaftarkan pernikahan. Bedanya, mereka tidak mengalami masalah.

Karena merasa tak diperlakukan secara adil dan setara, Ogawa dan rekan-rekannya yang juga homoseksual pun berencana memasukkan gugatan secara hukum. Mereka bertujuan agar pemerintah Jepang mengakui pernikahan sesama jenis dan melegalkannya.

Bukan hanya menggugat agar pernikahan sesama jenis dilegalkan, 13 pasangan yang terdiri dari lima lesbian dan delapan gay itu juga mau pemerintah memberikan ganti rugi secara materi. Ini karena selama ini mereka mendapatkan diskriminasi.

Jumlah ganti rugi yang mereka inginkan pun terbilang besar yaitu Rp126 juta per orang. "Mengapa kami bahkan tak bisa memiliki pilihan sederhana untuk memutuskan apakah ingin menikah atau tidak?" kata Ogawa.

Sementara itu, Misato Kawasaki dan kekasihnya, Mayu Otaki, memilih untuk mengambil jalan berbeda. Dikutip dari Japan Times, kedua pelajar itu berencana mengambil foto pre-wedding di 25 negara yang secara resmi melegalkan pernikahan sesama jenis. Keduanya pun menjadikan ini sebuah proyek dengan membuka donasi kepada publik.

"Melalui proyek ini, aku ingin menyemangati banyak orang dan berkata bahwa tak ada yang harus membuatmu malu hanya karena kamu adalah minoritas. Penting untuk bersuara, tapi kecuali banyak orang tertarik aku pikir masyarakat takkan berubah," tegasnya.

Kawasaki dan Otaki menggunakan situs penggalangan dana Faavo untuk memperoleh dana yang akan membiayai proyek mereka. Dari target satu juta yen atau sekitar Rp127 juta, mereka baru bisa mendapatkan separuhnya.

Di antara negara-negara yang akan mereka kunjungi adalah Selandia Baru, Kanada dan Afrika Selatan. Mereka tertarik mengunjungi Taiwan meski mayoritas penduduk di negara itu menolak pernikahan sesama jenis.

Konstitusi Jepang sendiri menuliskan bahwa "pernikahan wajib dilakukan dengan izin kedua jenis kelamin". Pemerintah menafsirkannya sebagai bentuk pelarangan terhadap pernikahan sesama jenis karena melanggar konstitusi.

Hanya saja, banyak pakar hukum yang tak sependapat. Mereka justru melihat konstitusi tak menunjukkan bahwa pernikahan sesama jenis adalah ilegal.

Sedangkan sebuah survei yang dirilis pada Januari memperlihatkan hampir 80 persen orang Jepang berusia antara 20 sampai 59 tahun mendukung legalisasi pernikahan sesama jenis.

Akan tetapi, jalannya pun cukup terjal. Pada tahun kemarin, anggota partai berkuasa justru mencemooh komunitas LGBT sebagai golongan "tak produktif" hanya karena "tak bisa memiliki anak".

Pasangan sesama jenis pun akhirnya memilih untuk mengadopsi anak. Sayangnya, ini juga masih dipersulit di banyak tempat. Kasus langka pun terjadi di Osaka karena pemerintah memutuskan satu pasangan gay boleh menjadi orangtua angkat pada April 2017 lalu.

Pasangan yang tak mau disebutkan identitasnya itu mengadopsi seorang remaja yang sudah berada dalam perlindungan mereka sejak dua bulan sebelumnya. Pemerintah kota Osaka sendiri mengatakan izin itu diberikan karena keduanya paham sistem adopsi serta memiliki kemampuan finansial yang baik.