Ribuan Tenaga Honor di Pemkab Simalungun Bakal Diberhentikan

Mengenai adanya dugaan bahwa pemberhentian honor akibat keuangan yang tidak mencukupi, Gidion Purba tidak mengomentarinya. "Semua dari sisi kemanusiaan dan dari sisi keberadaan kebutuhan memang banyak (masalah). Bagaimana pendidikan kita bisa berjalan kalau honor belum ada," katanya.

Ditegaskannya, Pemkab siap mengikuti setiap ketentuan dari pusat. "Itu ketentuan dari atas. Kita akan mengikuti aturan itu karena kita kan NKRI. Apapun aturan ya kita ikutilah" katanya sembari menambahkan belum mengetahui berada honor yang terkena dampak aturan pengosongan honor di pemerintahan," jelasnya.

Jika realisasi pemberhentian honor benar-benar sudah bisa diterapkan, menurut Gidion Purba, bukan kebijakan sepihak. Artinya, diharapkan tidak menimbulkan persepsi buruk kepada JR Saragih selaku Bupati di Pemkab Simalungun.

"Itu kan ketentuan. Cuma, lagi-lagi nanti diplesetkan. Katanya Bupati menebas (memberhentikan sepihak). Tapi, sebenarnya PP (Peraturan Pemerintah) mengatakan bahwa honor tidak boleh lagi di republik ini karena sudah diangkat P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Tenaga honor tidak diperkenankan lagi. Kan harus zero," ucapnya.

Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat memberhentikan honor dengan menggantikannya menjadi berstatus P3K sulit diterima Pemkab Simalungun jika dibandingkan antara kebutuhan, kuota pengganti honor dan lain sebagainya. Paling penting adalah keseimbangan sehingga tidak bermasalah terhadap tenaga dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan.

"Sementara pengajuan P3K belum ada juga. Makanya belum ada yang pasti. Termasuk kuota P3K. Kalau kemudian P3K, oke, dari mana dananya? Dipotong lagi dari DAU? Kan jadi masalah. JR Saragih lagi nanti disudutkan. Jadi harus dikoordinasinakan dulu. Contohnya, siapa-siapa yang ditingkatkan statusnya dari honor menjadi P3K," jelasnya.