Persoalan Stunting Tinggi di Sumut, Ijeck: Harus Turun 14 Persen

08 Mar 2022, 21:05 WIB

Masdalena Napitupulu

News

Channel

Add Us on Google

Persoalan Stunting Tinggi di Sumut, Ijeck: Harus Turun 14 Persen

Ilustrasi kegiatan posyandu. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas

Medan, IDN Times- Sebanyak 12 provinsi termasuk Sumatra Utara (Sumut) menjadi prioritas untuk menjalankan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting Indonesia.

Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, yang juga Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Sumut bersama Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut, Mhd Irzal, optimis Sumut dapat mencapai target penurunan angka stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024.

"Saya yakin dan percaya kalau kita bergerak sesuai dengan ketentuan yang telah disusun dan kerja sama yang baik antar OPD, dinas terkait hingga nanti juga bekerja sama dengan Kemenag dalam hal ini KUA. Kita optimis target tersebut bisa terlaksana," ujar Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah usai menerima kunjungan Kepala Perwakilan BKKBN Sumut dan jajarannya di Rumah Dinas Wagub Sumut, Selasa (8/3/2022).

1. Ijeck optimis Juli 2024 target kasus stunting harus turun 14 persen untuk Sumut dan nasional

Istimewa/IDN Times

Dikatakan Ijeck, Juli 2024 target kasus stunting harus turun 14 persen untuk Sumut dan juga nasional. "Dalam kaitan ini kita harus bergerak by data yang sudah disiapkan secara nasional by Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) sampai dengan petugas lapangan di setiap desa," ujarnya.

Ijeck menyampaikan, stunting memang harus jadi prioritas sebagai upaya mempersiapkan generasi penerus yang lebih baik. "Bukan hanya soal gizi, tapi lingkungan atau sanitasi harus diperhatikan. Jadi semua instansi terkait harus sama-sama bekerja," ujarnya.

2. BKKBN telah siapkan sebanyak 30.969 pendamping keluarga yang akan disebar di seluruh Kabupaten/Kota

Ilustrasi kegiatan posyandu. (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Mhd Irzal menambahkan BKKBN telah siapkan sebanyak 30.969 pendamping keluarga yang akan disebar di seluruh Kabupaten/Kota di Sumut.

"Tim pendamping keluarga ini adalah bidan, kader KB, dan anggota PKK di desa yang telah dilatih. Mereka akan mendampingi keluarga-keluarga yang berisiko stunting di antaranya calon pengantin, ibu hamil, ibu dalam masa interval kehamilan, serta ibu dengan anak usia 0 - 59 bulan. Insya Allah, dengan pendampingan yang baik ini, kita optimis," ujar Mhd Irzal.

3. Selain memberikan sosialisasi, para tim pendamping akan melakukan koneksi data ke aplikasi

ilustrasi membalas panggilan interview via WhatsApp (pexels.com/Nurseryart)

Lanjutnya, selain memberikan sosialisasi dan pendampingan, para tim pendamping akan melakukan koneksi data ke aplikasi sebagai upaya mendeteksi lebih awal terhadap potensi bayi yang akan dilahirkan dengan melihat kodisi calon pasangan pengantin.

"Untuk koneksi selular para pendamping ini ke aplikasi kita, BKKBN keluarkan dana sebesar Rp100 ribu tiap bulan. Untuk pendampingan ada lagi biayanya," ujarnya.

4. Angka stunting di Sumut mencapai 25,8 persen

ilustrasi perbedaan tinggi anak stunting dengan anak normal (Dok. IDN Times)

Lanjut Irzal, menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dikeluarkan Kemenkes RI, angka stunting di Sumut mencapai 25,8 persen.

"Kejar-kejaran dengan angka nasional yang berada di 24,4 persen. Tahun 2024 harus turun menjadi hanya 10 persen, dan waktu kita tinggal 2,5 tahun lagi. Tentu ini bukan hal yang mudah. Tapi kita harus optimis dengan kolaborasi mudah-mudahan bisa turun," tuturnya.

Sementara itu, untuk angka kasus stunting tertinggi di Sumut ada di Kabupaten Mandailing Natal sebesar 47,7 persen, Kabupaten Padang Lawas sebesar 42 persen dan Pakpak Bharat 40 persen.