Natal dan Tahun Baru, Pemprov Sumut Wacanakan Larang Keramaian

Kata Sabrina, rumusan peniadaan perayaan itu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dia berharap, tidak ada cluster baru memasuki 2021.

"Karena kalau sudah ada keramaian, kita khawatir maka protokol kesehatan akan selalu terlanggar. Untuk mencegah demikian, kita akan rumuskan langkah-langkah yang akan kita lakukan," sebutnya.

Dalam rapat itu juga diusulkan supaya para Forkopimda mendatangi sejumlah gereja yang menggelar misa Natal. Kemudian mengunjungi sejumlah pos pengamananan untuk memberikan support moril kepada para aparat yang bertugas.

Dalam keterangan resmi Humas Sumut, Karo Ops Polda Sumut Kombes Makmur Ginting dalam rapat itu mengatakan jika, tingkat kejahatan mengalami penurunan. Namun tingkat kecelakaan lalu lintas mengalami lonjakan. Masalah yang paling utama adalah rawan kemacetan. Namun, pihaknya berharap saat natal dan tahun baru nanti kemacetan dapat diantisipasi.

"Kecelakaan lalu lintas ini terjadi akibat jalan rusak yakni Medan (Belawan), Karo, Humbang Hasundutan, Nias Selatan, Simalungun dan Pematangsiantar, serta jembatan rusak di daerah Simalungun, Serdang Bedagai dan lainnya," katanya.

Untuk rawan banjir dijelaskannya, terdapat di Labuhan Batu dan Medan. Mengantisipasi hal ini, Polda Sumut melaporkan telah menyiapkan Pos PAM (pengamanan) 102 lokasi dan Pos YAN (pelayanan) 34 lokasi yang akan didirikan pada 23 Desember 2020.

"Kami juga menyarankan pada pemerintah untuk menyosialisasikan kepada masyarakat agar tidak ada pawai kendaraan dan sebagainya dan mengimbau agar natal tahun ini sebaiknya berada di rumah. Begitu juga dengan perayaan tahun baru dengan pesta kembang api untuk ditiadakan," katanya.

Plt Wali Kota Medan yang diwakili Asisten Umum, Renward Parapat mengatakan sampai saat ini Pemko Medan belum ada mengeluarkan kebijakan mengenai perayaan Natal dan Tahun Baru. Pihaknya telah mengeluarkan surat edaran pada gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Untuk pengamanan kita sudah mengerahkan personel Dishub, Satpol PP dan Dinkes yang nantinya akan bergabung dengan Polri di lapangan. Posko covid juga tetap dilaksanakan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan jika pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait zonasi risiko COVID-19. Sampai saat ini kabupaten Pakpak Bharat masih memiliki risiko tinggi dalam penyebaran COVID-19.

"Untuk rumah sakit kita sudah standby 24 jam dibantu dengan Puskesmas untuk pelayanan COVID-19," katanya.