Medan, IDN Times - Mantan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Budparekraf) Sumut, Zumri Sulthony, resmi divonis 20 bulan penjara terkait perkara korupsi proyek penataan Situs Benteng Putri Hijau di Kabupaten Deli Serdang. Putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Andriyansyah di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (21/8/2025).
Majelis hakim menjatuhkan vonis lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Zumri dipidana 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. Padahal, sebelumnya JPU menuntut hukuman 2 tahun enam bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.
“Menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun delapan bulan dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan,” ucap hakim saat membacakan amar putusan.
Hakim menilai Zumri tidak ikut menikmati hasil korupsi. Meski kasus ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp771 juta, ia tidak diwajibkan membayar uang pengganti. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan yang membuat vonisnya lebih ringan.
Zumri bukan satu-satunya terdakwa dalam perkara ini. Tiga orang lain yang terlibat, yakni Junaidi Purba (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disbudparekraf Sumut), Rizal Gozali Manalu (konsultan pengawas), dan Rijal Silaen (Wakil Direktur CV Kenanga), sudah lebih dulu dijatuhi vonis. Putusan mereka kini telah berkekuatan hukum tetap.
Zumri bersama tiga terdakwa lainnya diduga tidak menyelesaikan proyek sesuai perjanjian kontrak. Proyek bernilai Rp3,37 miliar itu hanya terealisasi 75,03 persen, sehingga negara mengalami kerugian besar.
“Perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001,” tegas JPU.
Pekerjaan yang gagal tuntas itu mencakup pematangan lahan, pembangunan jalan dan saluran, serta pagar keliling situs bersejarah.