Komnas HAM: Fasilitas Penyandang Disabilitas di Medan Masih Jauh

Taufan yang juga putra daerah di Sumatra Utara mendesak Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution untuk membuat kebijakan yang bisa mengakomodir hak – hak penyandang disabilitas.

Kebijakan ini bisa diterapkan mulai dari fasilitas umum, pusat perbelanjaan, transportasi dan pendidikan. Karena, pada tempat-tempat ini belum secara maksimal menyediakan fasilitas khusus disabilitas.

"Saya kira wali kota yang berperan dengan menggunakan peraturan wali kota (Perwal). Jadi jangan nunggu Perda, lama itu. Pak Bobby bisa mengeluarkan Perwal. Sebulan juga beres kalau Perwal," ujarnya.

Selain soal peraturan, Pemko Medan juga bertanggungjawab untuk melakukan peningkatan kapasitas para penyandang disabilitas. Ini menjadi hal penting yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian mereka.

"Misalnya dibuat program peningkatan pendidikan, seperti kejuruan atau vokasi. Itu kan penting. Jangan cuma pijat. Mereka masih bisa diajarkan bidang lainnya seperti melukis atau bikin karya melalui dunia IT," kata Taufan.

Soal kewajiban pemerintah ini sebenarnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sehingga pemerintah harus hadir dalam pemenuhan hak – hak mereka.

Taufan menambahkan, selama ini Komnas HAM terus mendorong agar negara memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dipenuhi pemerintah. Meski pun saat ini Komisi Nasional Disabilitas (KND) sudah berdiri.

"Tapi, karena KND lembaga negara baru, Komnas HAM punya kewajiban membantu mereka. Mulai dari bagaimana cara melakukan pemantauan, membuat laporan dan melakukan lobi-lobi. Dan itu telah kita sepakati dalam MoU bersama KND," pungkas Taufan.