Massa UIN Sumut Minta Ketua DPRD Sumut Bacakan Sumpah dengan Al-Qur'an

Duduk bersila di jalan raya depan Gedung DPRD Sumut, Erni Sitorus menjumpai massa aksi. Momen dirinya bersumpah diharapkan mahasiswa UIN Sumut bisa dilaksanakan dengan amanah.

"Makna dari sumpah itu, kita lihat hari ini banyak anggota DPR yang hanya berkata dan berbicara normatif sebagai penyejuk bagi kawan-kawan mahasiswa. Dengan sumpah itu bisa jadi pengingat bahwa mereka telah bersumpah dengan kitab suci Alquran," kata Khoirul Fahmi selaku koordinator aksi dan Presiden Mahasiswa UIN Sumut

Kedatangan mereka menjumpai wakil rakyat Sumut ialah ingin menyampaikan sejumlah tuntutan. Termasuk yang paling penting adalah reformasi di tubuh DPR.

"Tadi Ibu Erni dengan sumpahnya mengatakan akan menyampaikan seluruh tuntutan kita hari ini (ke pusat)," lanjutnya.

Massa UIN Sumut datang ke DPRD Sumut membawa 13 tuntutan. Di mana 13 tuntutan itu termasuk ke dalam 3 tajuk besar.

"Pertama reformasi DPR, reformasi Polri, dan juga muliakan guru! Kami bawa keadaan dan kondisi soal guru-guru yang ada di pelosok Sumut. Tuntutan kami tidak lain dan tidak bukan ialah meminta guru disejahterakan dengan gaji yang layak," ungkap Khoirul Fahmi.

Pantauan IDN Times, sebelum Erni Sitorus keluar menjumpai massa aksi, mahasiswa sempat membakar ban. Mereka berkali-kali menyebut nama Ketua DPRD Sumut itu agar keluar menyapa mahasiswa UIN SU.

"Tak lupa kami juga minta kawan-kawan kami yang ditahan pada aksi di seluruh Indonesia agar segera dibebaskan. Bukan hanya itu, kami turut memohon untuk membatalkan tunjangan gaji yang besar kepada DPR dan juga tunjangan pensiun anggota DPR," bebernya.

Besar harapan massa aksi agar tuntutan yang mereka sampaikan hari ini dapat direalisasikan dan diterapkan secepat mungkin. Karena bagi mereka, tuntutan tersebut datangnya murni dari rakyat.

"Ada proses dan masalah di Sumut. Yang kami minta ini pernyataan sikap langsung. Poin kelima kami ada meminta DPRD Sumut transparan mengenai publikasi anggaran," timpal Ketua Senat Mahasiswa, Mustaqim.

Baginya, publikasi anggaran ini sangat urgensi. Sebab jika menyentuh ranah anggaran, besar kemungkinan dapat dikorupsi oleh banyak pihak.

"Kita tahu DPRD Sumut punya anggaran. Ini agar mereka transparan kepada masyarakat. Supaya kita juga bisa mengontrol ke mana saja anggaran itu," pungkasnya.