AKBAR Sumut: Omnibus Law Jebakan Kapitalis untuk Negara Berkembang

AKBAR Sumut mencatat beberapa poin penolakan di dalam Omnibus Law. Pimpinan Aksi Dinda mengatakan jika penolakan Omnibus Law ini akan terus digulir sampai pemerintah membatalkannya.

AKBAR Sumut diinisiasi lintas organisasi mulai dari elemen buruh, petani, mahasiswa, aktifis perempuan, masyarakat adat dan lainnya. Mereka merasa jika Omnibus Law hanyalah akan menyengsarakan rakyat.

“Kita ingin memberi tahu bahwa selama rakyat masih punya kekuatan maka tidak akan kalah. Segala macam bentuk penolakan terhadap Omnibus Law sudah kami lakukan. Kami lakukan diskusi rutin di desa-desa, kampus-kampus, dan tempat umum lain. Melakukan unjuk rasa besar-besaran ke beberapa titik di kota Medan untuk menunjukkan kepada Pemerintah, bahwa gejolak penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja di semua daerah tidak terkecuali Medan sangat besar,” ujar Pimpinan Aksi Dinda usai unjuk rasa.

Menurut AKBAR Sumut, gelombang unjuk rasa adalah bentuk kemarahan masyarakat karena pemerintah dan DPR yang tidak mau mendengar rakyatnya. Pemerintah hanya perlu membatalkan Omnibus Law. Tidak dengan uji materi karena Omnibus Law yang dibuat menyalahi aturan.

Lusty, Wakil Pimpinan Aksi juga menyatakan bahwa Omnibus Law di bentuk pemerintah dengan logika produksi patriarki. Sehingga perempuan yang notabenenya mengalami kerja reproduksi tidak dianggap sebagai bagian yang menopang produksi kapital.

“Akibatnya, upah perempuan yang mengambil cuti selama haid, hamil dan melahirkan tidak dibayarkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah masih berlaku diskriminatif terkhusus kepada kaum perempuan,” ujar Lusty.

AKBAR juga menyoroti soal kenapa Omnibus Law harus ditolak dan dibatalkan. Menurut mereka Omnibus Law hanya bertujuan untuk memfasilitasi investasi baik nasional dan internasional dengan alasan pertumbuhan ekonomi.

Pasal-pasal di dalam Omnibus Law juga dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, menguras habis tenaga pekerja dan eksploitasi alam untuk pertambangan.

“Pada masa revolusi 4.0 saat ini, negara kapitalis terus mencari jalan untuk mengalirkan modalnya ke negara-negara berkembang melalui Kerjasama Ekonomi, investasi. Ini adalah jebakan bagi negara dunia ketiga dengan politik Hutang Luar Negeri,” sambung Dinda.

Dalam sektor agraria, Omnibus Law dianggap kontra produktif dengan semangat Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Omnibus Law hanya akan memberi peluang pemodal untuk ekspansi lahan sehingga mematikan ekonomi rakyat kecil.

Omnibus Law, bagi AKBAR Sumut, juga menghapuskan sanksi pidana bagi para pengusaha, hilangnya upah minimum, tak ada lagi cuti haid, pesangon dihapus.

“Pengusaha bisa saja semena-mena melakukan PHK karena tak wajib bayar pesangon. Ini sebagai sinyal bahwa pemerintah membuat rakyat semakin miskin dan sengsara,” ujar Dinda.

AKBAR Sumut juga menyoroti soal bantahan terbaru pemerintah yang mengatakan bahwa penolakan yang terjadi hanya karena disinformasi. Legislatif dan eksekutif serentak menyatakan poin-poin yang ditolak rakyat adalah hoaks.

“Kalau pun benar ada disinformasi, faktanya adalah terjadi karena hingga kini tidak terbukanya draf final Omnibus Law UU Cipta Kerja. Sejak awal kami sudah melihat gelagat jahat sembunyi-sembunyi dan terburu-burunya pembahasan UU ini. Tentu sangat bertentangan dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-Undangan yang mengharuskan adanya asas keterbukaan,” kata Dinda.

Omnibus Law dianggap hanya bagian dari akal bulus pemerintah untuk memberikan karpet merah untuk investor dan kepentingan oligarki.

“Omnibus Law adalah bentuk pengkhianatan cita-cita revolusi Indonesia yang memermanenkan kesengsaraan rakyat menuju jurang celaka," pungkasnya.

Unjuk rasa berlangsung tertib. Meskipun sempat ada upaya provokasi dari kelompok massa yang tidak dikenal dan diduga geng motor. Kelompok diduga geng motor sempat melintas beberapa kali di sekitar massa dan mengeblar kendaraan berknalpot blong. Massa AKBAR Sumut pun membubarkan diri karena situasi semakin tidak kondusif.

Polisi saat itu juga menangkapi sejumlah orang yang diduga akan berbuat rusuh. Di antaranya ada yang berseragam SMA.