Jakarta, IDN Times - Kehadiran Nurhadi-Aldo sebagai capres-cawapres "palsu" di media sosial jadi fenomena unik.
Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Nurhadi-Aldo muncul karena kejenuhan masyarakat terhadap dinamika politik saat ini. Imbasnya, menurut AHY, angka golput pun berpotensi bertambah.
Melihat dinamika politik yang terjadi di tanah air, AHY meyakini bahwa masyarakat sudah mulai jenuh dengan friksi dan gesekan dari para elit politik. Sehingga, munculah satir capres alternatif Nurhadi-Aldo.
"Munculnya satir ‘capres alternatif’ Nurhadi-Aldo di media sosial, dan cukup besarnya potensi golput adalah indikasi kejenuhan masyarakat terhadap kehidupan politik dan demokrasi saat ini," kata AHY di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (2/3).
AHY mengungkapkan, kontestasi politik harusnya disambut dengan ceria. Dan tidak saling membenci hanya karena beda pilihan politik.
"Pesta demokrasi seharusnya disambut dengan riang gembira, bukan dengan kebencian dan hati yang susah, karena putusnya silaturahmi akibat perbedaan pandangan dan pilihan politik," ujar dia.
AHY pun membandingkan kondisi demokrasi ketika Demokrat menjadi penguasa dan kondisi demokrasi saat ini. Menurutnya, saat Demokrat berkuasa selama 10 tahun di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), demokrasi terasa lebih matang.
"Kini, terasa mundur kembali. Set back. Pada saat Partai Demokrat berada di pemerintahan, atau ketika menjadi “the ruling party”, sesungguhnya kami bersyukur karena demokrasi, termasuk pemilu kita, makin matang dan makin berkualitas," terang AHY.
AHY mengklaim kondisi politik saat pemerintah SBY dinilainya stabil dan terjaga baik. "Kita ingat, waktu itu stabilitas politik terjaga baik. Kalau ada riak dan dinamika, hal itu memang menjadi bagian dari demokrasi dan kebebasan itu sendiri," lanjut dia.
Ia juga membandingkan saat masa pemerintahan SBY. Saat itu, kata AHY, tidak muncul ketegangan berlebih antarkelompok pendukung dan golongan. Terutama tentang identitas atau sara.
"Perbedaan pandangan dan pilihan politik tidak dibawa ke level pribadi atau personal. Kalaupun ada, jumlahnya relatif kecil dan tidak menjadi keprihatinan nasional," ungkapnya.