TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Tim Advokasi Ajukan Praperadilan Penahanan 30 Warga Rempang

Polisi tak tanggapi permintaan penangguhan tahanan

Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang setelah mendaftarkan permohonan gugatan praperadilan di PN Batam (IDN Times / Putra Gema Pamungkas)

Batam, IDN Times - Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang mengajukan pendaftaran gugatan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Direktur LBH Mawar Saron Batam, Mangara Sijabat mengatakan, gugatan permohonan praperadilan ini ditujukan kepada Polresta Barelang maupun Polda Kepri terkait penahanan, penangkapan dan penetapan tersangka para peserta aksi unjuk rasa solidaritas untuk Pulau Rempang pada 11 September 2023 lalu.

Ia menjelaskan, gugatan permohonan praperadilan terhadap kepolisian ini, terkait sah atau tidak-nya penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka peserta aksi unjuk rasa solidaritas untuk Pulau Rempang.

"Tersangka yang didaftarkan permohonan Praperadilannya berjumlah 30 orang dari 35 warga yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka saat aksi unjuk rasa solidaritas untuk rempang yang berlangsung di depan Gedung Badan Pengusahaan (BP) Batam," kata Mangara Sijabat di PN Batam, Kamis (19/10/2023).

Baca Juga: KIB Sumut Deklarasi Dukung Duet Ganjar-Mahfud, PDIP Ajak Bersinergi 

1. Permohonan praperadilan bertujuan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan

Direktur LBH Mawar Saron Batam, Mangara Sijabat (kanan) saat berfoto bersama pihak keluarga tersangka (IDN Times / Putra Gema Pamungkas)

Masih kata Mangara, praperadilan ini bertujuan untuk menegakkan hukum secara adil dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal yang dilakukan lembaga penegakan hukum.

"Jadi kami harapkan praperadilan ini dapat mendapati hasil yang baik dan menunjukan bahwa hukum yang berjalan masih berjalan secara adil," tegasnya.

2. Praperadilan di tempuh karena tidak ada tanggapan dari polisi terkait penangguhan penahanan

Pihak kepolisian menangkap salah seorang massa aksi unjuk rasa penolakan relokasi Pulau Rempang di Kantor BP Batam (IDN Times / Putra Gema Pamungkas)

Mangara menjelaskan, pengajuan praperadilan ini juga telah sesuai dengan aturan hukum yang ada sebagai bagian hak dari para tersangka. Dengan adanya itu, ia berharap agar setiap pihak dapat hormati proses yang tengah berjalan ini.

Tidak berhenti disitu, ia juga menegaskan bahwa langkah ini ditempuh setelah beberapa upaya yang telah dilakukan pihaknya tidak membuahkan hasil, seperti permohonan penangguhan penahanan.

"Kami sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan kami belum dapat respon sampai saat ini, padahal permohonan itu disertai jaminan dari pihak keluarga dan kalau memang bisa mereka dibebaskan dengan SP3 (penghentian perkara)," lanjutnya.

Baca Juga: Datang ke Batam, Komisi III DPR RI Bahas Pulau Rempang

Berita Terkini Lainnya