2. Perintahkan Menlu Retno Marsudi mengawal forum internasional

Menlu Retno Marsudi pidato di UNGA. (dok. Kemlu RI)

Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ini tengah gencar melakukan pertemuan- pertemuan. Retno baru saja menghadiri pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jeddah untuk membahas soal Konflik di Palestina.

Di sana Retno terus mendorong upaya perdamaian di Palstina. “Kita minta Menlu, melakukan pertemuan terus, untuk menghentikan dan juga menuntaskan masalah Palestina, supaya tidak berkepanjangan,” kata Ma’ruf.

Sebelumnyam, Indonesia mengecam serangan Israel ke Rumah Sakit Baptis Al Ahly di Jalur Gaza yang menewaskan setidaknya 500 orang. “Indonesia telah sampaikan kecaman keras atas serangan Israel terhadap fasilitas sipil termasuk rumah sakit. Kecaman tersebut juga saya sampaikan dalam pertemuan menlu OKI di Jeddah,” kata Retno Marsudi dalam keterangannya, Kamis (19/10/2023).

Retno kembali mengingatkan dalam pertemuan OKI tersebut, bahwa organisasi itu dibentuk untuk membebaskan bangsa Palestina.

“Sekarang waktunya bagi OKI untuk bertindak dan kita harus bertindak bersama-sama,” tegas Retno.

Ia menekankan, Indonesia tidak ingin melihat situasi Gaza sekarang ini digunakan oleh Israel dan negara-negara lain untuk menghilangkan isu Palestina dan hak-hak rakyat Palestina. Retno menuturkan bahwa OKI kini harus bertindak untuk menekan PBB agar segera mengadakan sesi rapat darurat. Pasalnya, Dewan Keamanan PBB dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya.

“OKI harus mengerahkan segala upaya untuk mendesak dilakukannya gencatan senjata sesegera mungkin,” tutur Retno.

3. AS Veto Resolusi DK PBB soal Jeda Kemanusiaan Gaza

Seorang bocah Palestina menarik gerobak yang membawa saudaranya dan barang-barang mereka saat mereka melarikan diri dari rumah mereka selama serangan udara dan artileri Israel, dekat lokasi bangunan menara yang hancur dalam serangan sebelumnya di Kota Gaza, Jumat (14/5/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Mohammed Salem.

Amerika Serikat (AS) memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menyerukan adanya gencatan senjata di Gaza, untuk memungkinkan akses bantuan kemanusiaan segera masuk.

Sebelumnya, rancangan resolusi dari Rusia yang menyerukan gencatan senjata juga gagal disepakati pada Senin kemarin.

Pemungutan suara soal resolusi yang dirancang Brasil ini sempat tertunda dua kali. Setidaknya 12 anggota memberikan suara setuju dengan resolusi tersebut, sementara Inggris dan Rusia memilih abstain.

“Kami sedang melakukan kerja keras dalam diplomasi,” kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, kepada 15 anggota DK PBB, dikutip dari Channel News Asia, Kamis (19/10/2023).

“Resolusi itu penting, tapi DK harus bersuara. Tindakan yang kita ambil harus berdasarkan fakta di lapangan dan mendukung upaya diplomasi langsung. Hal ini dapat menyelamatkan nyawa. DK perlu melakukan hal ini dengan benar,” ucap dia.

Resolusi DK PBB harus mendapat setidaknya sembilan suara setuju, dan tidak ada satu pun dari lima anggota tetapnya yang memberikan hak veto.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kini terus menyerukan gencatan senjata dan pembebasan sandera, untuk memungkinkan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Sebelumnya, DK PBB juga gagal mengadopsi resolusi yang telah diusulkan Rusia. Resolusi itu menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, yang telah dirusak pertempuran antara Israel-Hamas selama hampir 10 hari. Ini juga termasuk pembebasan semua sandera, akses bantuan, dan evakuasi warga sipil ke tempat yang aman.

Hanya empat negara yang bergabung dengan Rusia dalam memberikan suara untuk resolusi tersebut, yakni China, Gabon, Mozambik, dan Uni Emirat Arab. Empat negara memberikan suara menentang, Prancis, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat (AS), serta enam lainnya abstain, Albania, Brasil, Ekuador, Ghana, Malta, dan Swiss.