Ombudsman Temukan Krisis Pasokan Pangan di Pulau Rempang
Ekonomi masyarakat Pulau Rempang tidak stabil
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Batam, IDN Times - Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengungkap krisis pasokan pangan yang terjadi di wilayah Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam.
Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Siadari mengatakan bahwa berdasarkan hasil temuan di lokasi, saat ini masyarakat mengalami kesulitan stok pasokan pangan pascaterjadinya konflik di Pulau Rempang.
Tidak adanya pasokan pangan yang masuk ke wilayah tersebut disebabkan karena kekhawatiran distributor terkait permasalahan relokasi tahap pertama yang terjadi di Pulau Rempang.
"Berdasarkan fakta di lapangan, kami mendapati bahwa para distributor pangan seperti beras, daging, susu, minyak goreng hingga telur berhenti memasok ke Pulau Rempang karena takut berujung rugi. Hal itu karena saat ini Pulau Rempang sedang dalam konflik relokasi antara pemerintah dengan masyarakat," kata Lagat, Senin (2/10/2023).
Baca Juga: Melihat Aktivitas Warga Kampung Tua Tanjung Banun Rempang
1. Sertifikat HPL atas nama BP Batam untuk pengelolaan Pulau Rempang belum diterbitkan
Selain permasalahan krisis pasokan pangan, ia menjelaskan bahwa Ombudsman juga melakukan pendalaman informasi ke BP Batam.
Dari hasil pendalaman sementara itu, Lagat menjelaskan bahwa pihaknya mendapati BP Batam belum mengantongi sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) di kawasan Pulau Rempang.
HPL pengelolaan kawasan Pulau Rempang ini bisa didapatkan BP Batam ketika suatu lahan sudah clear and clean, atau tidak berpenghuni.
Baca Juga: 5 Fakta Pulau Rempang, Dari Eco City hingga Bentrok Tolak Relokasi