Bukan Kantor Bupati Meranti, Adil Diduga Gadaikan Kantor Dinas PUPR

1. Anggaran Rp100 miliar untuk menutupi persoalan defisit APBD 2022

Ridwan mengatakan, pinjaman itu untuk menutupi persoalan defisit APBD 2022 sebesar Rp100 milliar. Namun bobot terhadap realisasi belanja tidak mencapai dari target besaran pinjaman yang telah disetujui.

Pasalnya diungkapkan Ridwan, bobot kemampuan pencairan terhadap kegiatan yang diajukan Pemkab Meranti, tidak kurang dari Rp60 miliar, hingga batas akhir 31 Desember 2022 lalu.

Begitupun seluruh angsuran pokok dan margin pinjaman lancar dan tertuang dalam APBD Murni 2023. Pinjaman keuangan daerah Pemkab Kepulauan Meranti sebenarnya telah melalui mekanisme dan aturan yang berlaku.

Menurutnya, pinjaman keuangan daerah menjadi langkah yang wajar. Pasalnya sejauh ini, upaya tersebut tidak hanya ditempuh oleh Pemkab Kepulauan Meranti, melainkan juga sejumlah kabupaten dan kota di Riau lainnya.

Sebelumnya Plt Bupati Kepulauan Meranti Asmar mengatakan jika kantor bupati yang digadaikan. Menurutnya hal itu karena tidak jelasnya koordinasi antara dirinya sebagai wakil dan bupati.

"Kita bisa nilai sama-samalah. Wajar kalau menurut saya. Karena sejauh saya menjadi wakil, informasi terhadap seluruh kebijakan saya terima benar-benar tidak utuh. Makanya kita harus evaluasi semua," ungkap Asmar.