Banda Aceh, IDN Times - Pasangan Reza Munawir-Zuhri Noviandi terpilih sebagai ketua dan sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Banda Aceh periode 2024-2024. Mereka unggul suara dari Pasangan Zulkarnaini Masry-Irma Hafni.
Pemilihan ketua dan sekretaris dilaksanakan dalam Konferensi Kota (Konferta) ke-10 AJI Kota Banda Aceh digelar pada Selasa (28/5/2024).
Pimpinan Sidang Konferta X AJI Kota Banda Aceh terdiri dari Nurdin Hasan didampingi Afifuddin Acal dan Mawaddatul Husna. Mereka menetapkan pasangan Reza Munawir dan Zuhri Noviandi sebagai ketua dan sekretaris AJI Banda Aceh periode 2024-2027 usai unggul 19 suara.
Dalam pemilihan tersebut, pasangan Reza Munawir-Zuhri Noviandi memperoleh 43 suara, pasangan Zulkarnaini Masry-Irma Hafni 24 suara, abstain dua suara. Sementara total suara yakni 69.
Reza Munawir merupakan Jurnalis CNN Indonesia Tv dan Zuhri Noviandi sebagai Redaktur Habaaceh.id. Sedangkan Zulkarnaini Masry merupakan Jurnalis Harian Kompas dan Irma Hafni, jurnalis penulis lepas.
Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, yang hadir dalam acara tersebut meminta pasangan terpilih untuk segera menyusun kepengurusan. Ia juga mengingatkan bahwa tantangan jurnalis semakin berat, terutama jika revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran disahkan.
Selain itu, Nany juga meminta anggota AJI Kota Banda Aceh untuk mentaati kode etik jurnalistik terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
“Jelang pilkada teman-teman menjaga sikap jaga kode etik jurnalistik, kita harus netral bahwa kita adalah wartawan,” kata Nany.
Sementara itu, Ketua AJI Kota Banda Aceh terpilih, Reza Munawir, menyampaikan terima kasih atas dukungan dan amanah yang diberikan untuk memimpin AJI satu periode ke depan.
“Kami harus dibantu selama tiga tahun ke depan, jaga kami dan kita sama-sama maju selangkah lagi selanjutnya. Ini sudah dilakukan oleh pengurus-pengurus sebelumnya," kata Reza.
Selain memilih ketua dan sekretaris AJI Kota Banda Aceh, Konferta X juga memilih Kepala Sekolah Muharram Journalism Collage (MJC), Majelis Pertimbangan dan Legislasi (MPL), dan Majelis Etik dan Peradilan Organisasi (MEPO).